Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Senin, 24 Maret 2025. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar acara buka puasa bersama dengan personil TAGANA Sulawesi Barat, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun TAGANA Indonesia yang ke-21 tahun. Acara yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, dihadiri oleh Personil Anggota TAGANA Sulawesi Barat, serta sejumlah Kepala Bidang dan staf dari Dinas Sosial.

Dalam sambutannya, Kadinsos Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si, mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada seluruh personil TAGANA yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras luar biasa dalam menjalankan tugas kemanusiaan, khususnya dalam penanggulangan bencana. “Hari ini, kita tidak hanya berbuka puasa bersama, tetapi juga merayakan perjalanan panjang TAGANA Indonesia yang sudah memasuki usia ke-21 tahun. Ini adalah momen yang sangat berarti bagi kita semua untuk menilai kembali kontribusi besar yang telah diberikan oleh TAGANA dalam setiap misi kemanusiaan di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Barat,” kata Kadinsos Sulbar.

Peringatan ulang tahun TAGANA yang ke-21 tahun ini menjadi ajang refleksi sekaligus evaluasi terhadap perjalanan panjang organisasi ini, yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana. TAGANA Indonesia, yang dibentuk pada tahun 2004, kini telah berkembang pesat dan menjadi kekuatan yang sangat penting dalam memberikan bantuan dan pertolongan cepat saat bencana terjadi. Lebih lanjut, Kadinsos Sulbar menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Sosial dan TAGANA dalam mengoptimalkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. “Saya berharap kegiatan buka puasa bersama ini dapat mempererat hubungan kekeluargaan di antara kita, serta memperkuat semangat untuk bekerja bersama, demi misi kemanusiaan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Acara tersebut dilanjutkan dengan doa bersama, sebagai wujud harapan agar seluruh anggota TAGANA dan keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Setelah berbuka puasa, suasana semakin hangat dengan adanya ramah tamah dan diskusi ringan yang memperkuat hubungan antar sesama anggota TAGANA.

Sebagai penutup, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun kepada TAGANA Indonesia yang ke-21. “Semoga TAGANA semakin berjaya, terus memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Indonesia, dan khususnya untuk Sulawesi Barat,” ucapnya.

Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk semakin meningkatkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan komitmen dalam misi kemanusiaan, sekaligus mempererat hubungan antara Dinas Sosial dan TAGANA Sulawesi Barat dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan.

Selamat Ulang Tahun TAGANA INDONESIA Semoga terus berjaya dan sukses dalam setiap misi kemanusiaannya.

Demmatande, tokoh asal Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025. Usulan ini mengemuka bersama dengan sejumlah nama besar lainnya, termasuk Jenderal Soeharto dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang juga kembali diusulkan pada tahun ini. Usulan tersebut diumumkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemenenterian Sosial RI, Mira Riyati Kurniasih, pada Rabu, 19 Maret 2025.

Mira Riyati menjelaskan bahwa sebanyak sepuluh nama telah masuk dalam daftar usulan Pahlawan Nasional tahun 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan pengusulan baru, sedangkan enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat). Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan pada tahun 2025 adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Demmatande (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Keputusan mengenai calon Pahlawan Nasional yang akan diberikan gelar pada tahun 2025 masih menunggu hasil verifikasi dan sidang pleno TP2GP (Tim Penilai Gelar, Penghargaan, dan Tanda Jasa), yang akan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Sosial untuk diteruskan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden akan memilih nama-nama yang diajukan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Proses pengusulan ini dibatasi hingga 11 April 2025, dan setelahnya tahap verifikasi akan segera dilakukan sebelum keputusan akhir ditetapkan oleh Presiden.

Jum’at, 21 Maret 2025. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Akbar Ulman, S.Sos., menghadiri undangan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam pertemuan yang berlangsung di kantor perwakilan DPD RI Sulawesi Barat. Pertemuan ini membahas topik penting terkait dengan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, sebuah isu yang menjadi perhatian serius di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Barat.

Pada kesempatan tersebut, Akbar Ulman, yang mewakili pemerintah provinsi dalam hal ini Dinas Sosial, memberikan paparan tentang upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan penyandang disabilitas di daerahnya. Diskusi ini menjadi sangat relevan, mengingat pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di Sulawesi Barat, masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam hal kebijakan, infrastruktur, maupun kesadaran masyarakat.

Akbar Ulman, mengungkapkan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas harus menjadi perhatian utama dari pemerintah daerah. Ia menyampaikan berbagai kebijakan yang telah diimplementasikan, seperti penyediaan fasilitas umum yang ramah disabilitas, serta bantuan sosial yang diberikan kepada penyandang disabilitas secara rutin. Namun, ia juga menekankan bahwa masih banyak yang perlu dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas mendapatkan kesempatan yang setara dalam bidang pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial. Lebih lanjut Akbar Ulman, mengungkapkan harapan besar agar pertemuan ini dapat memberikan inspirasi dan mendorong lebih banyak kebijakan yang berpihak pada penyandang disabilitas. Ia berharap dengan adanya perhatian yang lebih besar dari berbagai pihak, hak-hak penyandang disabilitas di Sulawesi Barat akan lebih terpenuhi, dan mereka dapat hidup dengan lebih mandiri serta sejahtera.

Pertemuan ini juga menjadi ajang untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Sulawesi Barat. Salah satu isu utama yang dibahas adalah pentingnya penyusunan regulasi yang lebih afirmatif dalam memberikan akses pendidikan yang inklusif, lapangan pekerjaan yang setara, dan infrastruktur publik yang ramah disabilitas. Sekretaris Dinas Sosial Sulawesi Barat menyatakan bahwa langkah-langkah tersebut harus diperkuat untuk memastikan tidak ada lagi penyandang disabilitas yang terpinggirkan.

DPD RI, perwakilan Sulawesi Barat, yang hadir dalam pertemuan tersebut, memberikan dukungan penuh terhadap upaya pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Mereka mengapresiasi langkah yang telah diambil oleh pemerintah daerah Sulawesi Barat, sekaligus menyarankan agar kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat semakin diperkuat untuk menciptakan kebijakan yang lebih inklusif.

Lebih lanjut, DPD RI menekankan pentingnya peran teknologi dalam mendukung aksesibilitas informasi bagi penyandang disabilitas, serta perlunya perbaikan sarana dan prasarana umum agar dapat diakses oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Hal ini menjadi bagian dari komitmen untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas, dapat berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya.

Turut hadir dalam pertemuan ini, Hj, Fatmawati, S.Sos (Pekerja Sosial Dinsos Sulbar) bersama Aras, SE (Analis Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanganan Masalah Sosial Dinsos Sulbar) mendampingi Sekretaris Dinas Sosial. Secara keseluruhan, pertemuan ini bukan hanya menjadi ajang untuk berbagi informasi dan pengalaman, tetapi juga untuk memperkuat komitmen semua pihak dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas di Sulawesi Barat. Dengan langkah-langkah yang tepat, inklusif, dan berbasis kebutuhan, diharapkan penyandang disabilitas dapat menikmati hak-hak mereka secara setara dan tanpa hambatan, membangun Sulawesi Barat yang lebih inklusif bagi semua.

Senin, 3 Maret 2025, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar acara penandatanganan perjanjian kinerja sebagai bentuk komitmen untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program-program sosial. Acara yang melibatkan seluruh pejabat struktural di lingkungan Dinsos Sulbar ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu yang terlibat dalam program sosial memiliki tanggung jawab yang jelas dan terukur dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Penandatanganan perjanjian kinerja ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi antar pegawai serta memastikan bahwa setiap tugas dan tanggungjawab yang diemban sesuai dengan visi dan misi Dinsos Sulbar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam perjanjian tersebut, setiap pejabat dan staf Dinsos Sulbar berkomitmen untuk bekerja dengan profesionalisme, transparansi, dan integritas tinggi, serta berfokus pada pencapaian hasil yang optimal dalam pelayanan sosial.

Acara ini juga menjadi simbol penting dari upaya Dinsos Sulbar untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dengan memastikan bahwa setiap program yang dilaksanakan sesuai dengan standar dan sasaran yang telah ditetapkan. Diharapkan, dengan adanya penandatanganan perjanjian kinerja ini, Dinsos Sulbar dapat terus berinovasi dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi kesejahteraan sosial masyarakat Sulawesi Barat.