Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju, Sulawesi Barat – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat akan menyalurkan bantuan berupa beras kepada sejumlah pengemudi ojek online yang tersebar di wilayah Sulawesi Barat. Bantuan ini merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap pekerja sektor informal yang terdampak secara ekonomi akibat berbagai kondisi sosial dan ekonomi belakangan ini.

Total bantuan yang akan disalurkan mencapai 11.780 kilogram, yang nantinya akan didistribusikan secara bertahap kepada para penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemulihan ekonomi serta jaring pengaman sosial bagi masyarakat yang rentan, khususnya para pengemudi ojek online yang selama ini menjadi salah satu tulang punggung transportasi harian di wilayah Sulbar.

“Bantuan ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada saudara-saudara kita yang bekerja di sektor transportasi daring. Kami berharap ini bisa meringankan beban kebutuhan pokok mereka,” ujar Abdul Wahab.

Dinsos bekerja sama dengan komunitas ojek online di berbagai kabupaten untuk memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran dan transparan. Penyaluran bantuan ini direncanakan berlangsung dalam beberapa hari ke depan dan akan menyasar pengemudi ojek online yang telah terdata secara resmi.

Dengan adanya bantuan ini, diharapkan para pengemudi ojek online dapat terbantu memenuhi kebutuhan pokok mereka, terutama di tengah fluktuasi pendapatan yang tidak menentu.

Mamuju, 1 September 2025 – Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat ikuti kegiatan sosialisasi pembentukan Koperasi ASN yang dilaksanakan di ruang rapat Dinsos Sulbar. Kegiatan ini digelar sebagai upaya mendorong kemandirian ekonomi pegawai melalui wadah koperasi yang sehat, profesional, dan bermanfaat.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Barat serta pengurus koperasi yang telah berpengalaman. Dalam pemaparannya, narasumber menjelaskan pentingnya koperasi sebagai alat untuk memperkuat kesejahteraan ASN, serta mekanisme pembentukan dan pengelolaan koperasi yang sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Kepala Dinas Sosial Prov Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si dalam keterangannya mengatakan bahwa pembentukan koperasi ASN ini diharapkan dapat menjadi wadah yang mampu membantu para pegawai dalam memenuhi kebutuhan ekonomi secara gotong royong.

“Koperasi bukan hanya soal simpan pinjam, tapi juga tentang kebersamaan, saling membantu, dan membangun solidaritas antarpegawai,” ujarnya.

Kegiatan sosialisasi ini juga disambut antusias oleh para ASN yang hadir. Beberapa peserta menyampaikan tanggapan positif dan menyatakan kesiapan untuk berpartisipasi dalam pembentukan koperasi tersebut.

Dengan terlaksananya sosialisasi ini, langkah awal pembentukan koperasi ASN di lingkungan Dinsos Sulbar pun mulai digagas. Selanjutnya, akan dibentuk tim kecil untuk menyusun rencana kerja serta merumuskan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi sebagai tahap awal pendirian secara resmi.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Dinsos Sulbar untuk terus meningkatkan kesejahteraan ASN melalui pendekatan ekonomi kerakyatan dan penguatan institusi internal.

Mamuju — Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Surdin, SE, MM., menghadiri Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Tingkat Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan ini berlangsung di Ballroom Andi Depu, Kantor Gubernur Sulawesi Barat. Jum’at, 29 Agustus 2025  

Rapat koordinasi ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam percepatan transformasi ekonomi daerah, khususnya melalui peningkatan produktivitas sektor pertanian guna mendukung ketahanan pangan dan stabilisasi harga di Sulawesi Barat. Selain itu, agenda penting lainnya adalah mendorong penguatan digitalisasi keuangan daerah sebagai upaya mendukung efisiensi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Kehadiran Kabid Linjamsos dalam forum ini mencerminkan peran aktif Dinas Sosial dalam mendukung upaya pengendalian inflasi dan peningkatan ketahanan sosial masyarakat. Program perlindungan sosial yang efektif diharapkan dapat bersinergi dengan kebijakan pengendalian harga kebutuhan pokok, terutama bagi kelompok masyarakat rentan.

Rakor TPID dan TP2DD menjadi momen penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Sulawesi Barat, sejalan dengan arah kebijakan nasional maupun prioritas pembangunan daerah.

Mamuju — Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Akbar Ulman, S.Sos., menghadiri rapat asistensi Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2026 yang digelar di ruang rapat lantai dua Kantor Gubernur Sulawesi Barat, jumat, 29 Agustus 2025.

Rapat asistensi ini merupakan bagian dari proses evaluasi dan penyempurnaan dokumen perencanaan anggaran OPD lingkup Pemprov Sulbar, guna memastikan keselarasan program dengan prioritas pembangunan daerah serta optimalisasi penggunaan anggaran di tahun 2026.

Dalam kegiatan ini, Sekretaris Dinas Sosial didampingi oleh perencana Dinsos Sulbar, Masryang Syah. R, SE., yang turut memberikan paparan terkait program-program strategis dan arah kebijakan Dinsos untuk tahun anggaran mendatang.

Asistensi RKA menjadi wadah penting bagi setiap perangkat daerah untuk mendapatkan masukan dan klarifikasi dari tim asistensi pemerintah provinsi, sekaligus memastikan bahwa seluruh rencana kegiatan telah disusun berdasarkan kebutuhan riil dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Melalui forum ini, Dinsos Sulbar menegaskan komitmennya dalam menyusun program yang responsif terhadap isu-isu sosial di daerah, serta meningkatkan efektivitas pelayanan sosial kepada masyarakat.

Mamuju, 28 Agustus 2025 — Tim Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan rapat percepatan pelaksanaan program di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. Rapat ini menjadi forum penting untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dalam rangka mewujudkan percepatan pelaksanaan Sekolah Rakyat Terintegrasi yang berorientasi pada penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses layanan dasar bagi kelompok rentan.

Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua Tim SRT Sulawesi Barat, Muhammad Jaun., dan dihadiri sejumlah pejabat penting, antara lain Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur., Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulbar, Maddareski., Kepala Satker PPS Kementerian PU Sulawesi Barat, Kikit Olmus., Perwakilan PUPR dan Perwakilan Aset Sulawesi Barat serta Tim teknis dari lintas OPD terkait.

Dalam sambutannya, Ketua Tim SRT, Muhammad Jaun., menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat Terintegrasi adalah program strategis berbasis komunitas yang bertujuan memberdayakan masyarakat melalui pendekatan kolaboratif antarinstansi. Program ini diharapkan mampu menjawab tantangan kemiskinan multidimensi, terutama di wilayah-wilayah tertinggal dan rentan.

“Kunci dari keberhasilan program ini adalah sinergi. Tidak bisa berjalan sendiri-sendiri. Semua OPD dan instansi harus saling menopang,” tegas Muhammad Jaun dalam rapat ini.

Program Sekolah Rakyat Terintegrasi sendiri merupakan bagian dari upaya inovatif Presiden Republik Indonesia melalui Kementerian Sosial RI dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan pendidikan komunitas, pemberdayaan sosial, dan integrasi pembangunan fisik secara partisipatif.

Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk mempercepat implementasi program, dimulai dari pemetaan lokasi prioritas dan pelibatan langsung masyarakat dalam proses perencanaan hingga pelaksanaan.