Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Susila (PMKS TS). Kegiatan ini berlangsung di Villa Bogor, Kabupaten Majene, dari tanggal 3 sampai dengan 5 Juni 2025 dan diikuti sebanyak 60 peserta dari enam kabupaten se-Sulawesi Barat.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan dasar dalam menghadapi kehidupan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, serta memberikan motivasi untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif di tengah masyarakat. Program ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi sosial yang berkelanjutan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala Dinas Sosial Prov Sulbar. Drs H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk memulihkan kondisi fisik peserta, tetapi juga membina mental dan spiritual mereka agar mampu bangkit dan mandiri. “Kami ingin para peserta mendapatkan dukungan komprehensif agar bisa keluar dari permasalahan sosial yang dihadapi. Pendekatan fisik, mental, spiritual, dan sosial ini sangat penting agar mereka bisa kembali menjadi bagian aktif dari masyarakat,” ujarnya.

Selama kegiatan, para peserta mendapatkan materi dari berbagai narasumber, termasuk psikolog, tokoh agama, dan fasilitator sosial. Materi yang diberikan meliputi penguatan karakter, pembinaan rohani, konseling psikologis, pelatihan keterampilan dasar, serta pembinaan nilai-nilai sosial dan etika.

Kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat solidaritas antara peserta dari berbagai daerah, membangun semangat baru, serta menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dan motivasi antar sesama PMKS.

Dinsos Sulbar berharap kegiatan ini menjadi titik awal perubahan positif bagi para peserta, sekaligus memperkuat sinergi lintas kabupaten dalam penanganan masalah sosial secara terpadu dan berkelanjutan.

Mamuju, 22 Mei 2025 – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam memberikan pelayanan dan perlindungan sosial kepada warga rentan. Kali ini, Dinsos Sulbar akan memfasilitasi pemulangan seorang warga terlantar asal Kendari, Sulawesi Tenggara, yang saat ini berada di Mamuju.

Warga tersebut ditemukan dalam kondisi terlantar dan tidak memiliki sanak saudara di wilayah Sulawesi Barat. Setelah dilakukan asesmen awal oleh petugas Rehabilitasi Sosial, yang bersangkutan menyatakan keinginannya untuk kembali ke daerah asal.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Kendari dan pihak keluarga. Rencananya, pemulangan akan dilakukan hari Sabtu lusa (24 Mei 2025) melalui jalur darat” ujar Plh Bidang Rehsos Dinsos Sulbar, Hj. Supiati Sahid, S.Pd,MM.

Langkah ini merupakan bagian dari layanan minimal bidang sosial yang harus dijalankan oleh pemerintah provinsi, khususnya dalam menangani permasalahan orang terlantar dan mobilitas sosial yang tidak terkendali. Program pemulangan ini juga merupakan implementasi dari mandat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

“Kami ingin memastikan setiap warga negara mendapatkan perlindungan dan bisa kembali menjalani kehidupan yang layak di tempat asalnya,” tambahnya.

Dinas Sosial Provinsi Sulbar mengaku terus membangun koordinasi lintas wilayah dalam menangani kasus-kasus serupa. Dalam proses pemulangan ini, Dinsos juga menanggung kebutuhan dasar seperti konsumsi selama perjalanan, transportasi, dan surat jalan.

Diharapkan, sesampainya di Kendari, yang bersangkutan dapat menerima pendampingan lanjutan dari pemerintah daerah setempat agar tidak kembali mengalami keterlantaran.

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat yang diwakili Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita, Hj. Supiati Sahid, S.Pd, MM., menghadiri rapat Forum Komunikasi terkait Implementasi Strategi Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) tingkat Provinsi Sulawesi Barat yang diselenggarakan di Ruang Rapat Lantai 2 Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 7 Mei 2025.

Rapat ini digelar sebagai bentuk koordinasi dan sinergi lintas sektor untuk mendorong percepatan pencapaian UHC, sebuah program strategis nasional yang bertujuan memastikan seluruh masyarakat mendapatkan akses layanan kesehatan yang komprehensif, merata, dan terjangkau.

Kehadiran Dinas Sosial dalam forum ini merupakan bagian dari komitmen untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, fakir miskin, dan warga binaan panti sosial tidak tertinggal dalam sistem jaminan kesehatan nasional. Dinas Sosial memiliki peran penting dalam pendataan dan pengawasan kelompok sasaran penerima bantuan iuran (PBI) yang menjadi salah satu segmen utama dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam pertemuan ini, Dinas Sosial bersama peserta lainnya membahas capaian UHC di Provinsi Sulawesi Barat, kendala lapangan, serta strategi optimalisasi pembiayaan dan layanan kesehatan.

Kepala UPTD Panti Sosial Karya wanita yang mewakili Dinas Sosial, Hj. Supiati Sahid, S.Pd, MM., menyampaikan pentingnya validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) untuk memastikan akurasi sasaran penerima JKN PBI. Mereka juga menekankan perlunya kerja sama lintas instansi untuk memfasilitasi akses layanan kesehatan bagi warga binaan panti sosial dan kelompok rentan lainnya.

“Sinergi antara Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan sangat penting dalam mempercepat cakupan UHC. Kami siap memperkuat pemutakhiran data dan mendukung program ini agar masyarakat yang paling membutuhkan dapat terlindungi,” ujar Supiati Sahid.

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat pembahasan lokasi Sekolah Rakyat, Selasa 29 April 2025, bertempat di ruang rapat Kantor Dinsos Sulbar. Rapat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin, rentan, dan kelompok marjinal yang belum terjangkau layanan pendidikan.

Rapat tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Prov Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., dan dihadiri oleh perwakilan lintas sektor, termasuk dari Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Kehutanan serta Kanwil Agama Sulawesi Barat. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa alternatif lokasi potensial untuk pendirian Sekolah Rakyat, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, aksesibilitas, dan dukungan infrastruktur.

Kadis Sosial Sulbar menegaskan pentingnya keberadaan Sekolah Rakyat sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan. Ia juga berharap kerja sama lintas sektor dapat terus ditingkatkan demi suksesnya program ini.

“Program Sekolah Rakyat bukan hanya tentang pendidikan, tetapi juga pemberdayaan. Kita ingin menghadirkan ruang belajar yang inklusif dan memberi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan,” ujar Abdul Wahab.

Hasil rapat ini akan menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam menyusun langkah-langkah selanjutnya, termasuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan implementasi berjalan tepat sasaran.

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan dari Tim Pemeriksa Fisik Kendaraan Dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 29 April 2025. Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda rutin inventarisasi dan pengecekan fisik aset daerah, khususnya kendaraan dinas, guna memastikan kesesuaian data administratif dengan kondisi di lapangan.

Tim pemeriksa yang terdiri dari unsur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Sulawesi Barat serta dinas teknis terkait melakukan pemeriksaan langsung terhadap kendaraan dinas yang tercatat sebagai aset Dinas Sosial Prov Sulbar. Pemeriksaan meliputi aspek legalitas dokumen, nomor rangka dan mesin, serta kondisi fisik kendaraan secara keseluruhan.

Kepala Dinas Sosial Prov Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., menyambut baik kedatangan tim pemeriksa. Ia menegaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh upaya penertiban dan pemutakhiran data aset kendaraan dinas milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.

“Kami menyambut positif kegiatan ini sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan aset negara. Pemeriksaan ini penting agar seluruh kendaraan dinas terdata dengan baik, digunakan sesuai fungsinya, dan dalam kondisi layak pakai,” ujarnya.

Diharapkan melalui kegiatan ini, aset milik Pemprov Sulbar, khususnya yang berada di bawah pengelolaan Dinas Sosial, dapat tercatat secara akurat dan mendukung kelancaran operasional serta pelayanan publik yang prima.