Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Mamuju. Senin, 27 Januari 2025.
Sebagai respons atas situasi darurat ini, Dinsos Sulbar telah mengerahkan Personil Tagana (Taruna Siaga Bencana) untuk memberikan pertolongan dan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Untuk diketahui Banjir dan longsor yang terjadi pada hari Minggu 26 Januari 2025 sekitar jam 19.30 Wita mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan beberapa warga mengalami luka berat dan ringan serta mengakibatkan 3 rumah mengalami rusak berat dan ratusan rumah lainnya terendam banjir.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si mengatakan, Personil Tagana telah berada di lokasi bencana sejak hari pertama kejadian untuk melakukan evakuasi warga, dan memberikan dukungan logistik yang meliputi makanan, air bersih, pakaian layak, serta perlengkapan lainnya.
Dinsos Sulbar juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju serta instansi terkait, untuk memastikan distribusi bantuan berjalan dengan baik dan tepat sasaran
Kamis 23 Januari 2025. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Gelar Rapat Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat ini digelar dikantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan untuk merumuskan dan menyusun draft Raperda yang akan menjadi landasan hukum dalam penanganan dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah Sulawesi Barat. Melalui peraturan daerah Dinsos Sulbar ingin memastikan adanya perlindungan, dukungan, dan pemberdayaan bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan sosial agar mereka dapat hidup lebih sejahtera.
Raperda ini diharapkan tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam pengalokasian anggaran dan implementasi kebijakan yang mengarah pada penurunan jumlah PPKS dan peningkatan kualitas hidup mereka.
Selasa, 14 Januari 2025. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat mengambil langkah nyata dalam upaya membantu pemulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) ke pihak keluarga. Dalam rangka mewujudkan kepedulian dan tanggung jawab sosial, Dinsos Sulbar memfasilitasi pemulangan seorang ODGJ asal Kalimantan yang selama ini berada di Sulawesi Barat.
Proses pemulangan ini melibatkan berbagai pihak, termasuk aparat setempat, relawan, serta keluarga yang telah siap menyambut kepulangan anggota keluarga mereka. Dinsos Sulbar berperan aktif dalam koordinasi, pendataan, dan memastikan bahwa semua proses berjalan lancar dan aman. Selain itu, Dinsos juga memberikan pendampingan selama perjalanan, serta memastikan bahwa kebutuhan dasar ODGJ tersebut terpenuhi.
Dengan pemulangan ini, diharapkan ODGJ yang bersangkutan dapat kembali mendapatkan perawatan yang lebih baik di lingkungan keluarga dan masyarakat yang mendukung.
Dinsos Sulbar terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi warga, khususnya dalam hal pemulihan kondisi sosial dan psikologis, serta integrasi kembali ke dalam kehidupan bermasyarakat.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya Dinsos Sulbar dalam meningkatkan kualitas hidup warga yang membutuhkan, sekaligus mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan sosial.
Dinsos Sulbar gelar rapat persiapan Peringatan Hari Pahlawan 10 November Tahun 2024 di Rumah Jabatan Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Selasa 29 Oktober 2024
Human trafficking, atau perdagangan manusia, adalah kejahatan kemanusiaan yang sangat serius dan meresahkan. Perdagangan manusia tidak hanya merampas hak dan kebebasan individu, tetapi juga menghancurkan kehidupan dan masa depan mereka. Di sisi lain, penyalahgunaan narkoba adalah tantangan besar yang berdampak langsung pada kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Keterlibatan dalam penggunaan narkoba tidak hanya merugikan individu, tetapi juga menimbulkan efek domino yang menghancurkan struktur keluarga dan komunitas.
Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai praktik human trafficking dan dampak penyalahgunaan narkoba pada keluarga, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Kembali melaksanakan Kegiatan Seminar Pencegahan Praktik Human Trafficking dan Pembinaan Keluarga Bebas Narkoba di Kabupaten Majene Tepatnya di Aula Kantor Kecamatan Pamboang. Selasa 10 September 2024. Sebelumnya Dinsos Sulbar juga telah melaksanakan kegiatan yang sama di Kabupaten Polewali Mandar.
Kegiatan ini dibuka langsung Ketua TP PKK Sulawesi Barat, Hj. Sofha Marwah Bahtiar, SE didampingi, Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Akbar Ulman, S.Sos dan Kepala Bidang Rehabiliatasi Sosial Dinsos Sulbar, Hj. Rosmiani, SE, M.Kes. Dalam sambutannya, Sofha Marwah mengatakan, Seminar ini tidak akan berhasil tanpa partisipasi aktif dari semua pihak. Kami mengundang setiap peserta untuk terlibat dalam diskusi, berbagi pengalaman, dan menyampaikan pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Dengan berbagi pengetahuan dan pengalaman, kita dapat saling belajar dan memperkuat upaya kita dalam mengatasi dua masalah besar ini.
Lebih lanjut Sofha Marwah mengatakan, “Kami berharap seminar ini akan memberikan wawasan yang mendalam, memperluas perspektif, dan mendorong Anda untuk mengambil tindakan konkret di komunitas masing-masing. Bersama-sama, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, lebih sehat, dan lebih peduli terhadap sesama” Ungkapnya.
Adapun peserta yang ikut dalam kegiatan ini berasal dari tokoh masyarakat, tokoh agama, pelajar, mahasiswa dan ibu ibu PKK dengan jumlah peserta sebanyak 60 orang.
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Sulbar, Hj. Rosmiani, SE, M.Kes Selaku Pelaksana kegiatan mengatakan, Seminar ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai praktik human trafficking dan dampak penyalahgunaan narkoba pada keluarga. Pengetahuan yang mendalam mengenai kedua isu ini diharapkan dapat mendorong tindakan preventif dan responsif yang lebih efektif.
Seminar ini juga bertujuan untuk memfasilitasi kolaborasi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat umum, dalam upaya pencegahan dan penanganan human trafficking serta pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sambungnya.
