Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju, 24 Juni 2025 — Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) melakukan kunjungan lapangan ke SMK Kakao Kalukku, Kabupaten Mamuju, untuk meninjau langsung lokasi persiapan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan yang bertujuan memberdayakan masyarakat miskin dan rentan secara sosial maupun ekonomi.

Kunjungan ini dipimpin oleh tim dari Kemensos dan didampingi langsung oleh Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Idham Halik, SST, MPSSp. Kehadiran mereka bertujuan untuk memastikan kesiapan sarana dan prasarana lokasi, serta berkoordinasi dengan pihak sekolah dalam rangka pelaksanaan program.

Program Sekolah Rakyat merupakan bagian dari inisiatif Kementerian Sosial dalam meningkatkan akses pendidikan dasar dan keterampilan hidup bagi warga kurang mampu yang tidak dapat mengakses pendidikan secara optimal. Program ini menyasar berbagai daerah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dan akses pendidikan yang terbatas.

“Lokasi di SMK Kakao Kalukku dipilih karena dinilai memiliki potensi dan kesiapan, baik dari segi fasilitas maupun dukungan masyarakat,” ujar Idham Halik di sela-sela peninjauan. Ia menambahkan bahwa Dinsos Sulbar akan terus mendukung pelaksanaan program ini demi mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan berbasis komunitas.

Selama kunjungan, tim Kemensos juga berdialog dengan perwakilan sekolah, tokoh masyarakat, dan calon peserta program untuk mendapatkan gambaran langsung mengenai kebutuhan dan harapan dari masyarakat setempat.

Kegiatan ini menjadi langkah awal yang penting sebelum peluncuran resmi Sekolah Rakyat di wilayah Sulawesi Barat. Diharapkan, program ini tidak hanya memberikan akses pembelajaran, tetapi juga menjadi pintu masuk menuju pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan pendampingan sosial.

Mamuju, 20 Juni 2025 – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan koordinasi dari PT Pos Indonesia cabang Mamuju dalam rangka penjajakan peluang kerja sama strategis di bidang penyaluran bantuan sosial dan layanan logistik terpadu. Kunjungan ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Sosial Prov Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., bersama Sekretaris Dinas Sosial, Akbar Ulman, S.Sos., serta Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin, Idham Halik, SST.MPSSp.

Pertemuan berlangsung di Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dan membahas berbagai potensi kolaborasi, khususnya dalam mendukung program-program pengentasan kemiskinan serta penyaluran bantuan secara tepat sasaran dan transparan.

“Kami menyambut baik inisiatif dari PT Pos Indonesia untuk berkoordinasi dan menawarkan peluang kerja sama. Ke depan, kami berharap kerja sama ini dapat memperkuat sistem distribusi bantuan sosial, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang, terutama untuk menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Sulbar,” ujar Kepala Dinas Sosial Prov Sulbar.

Perwakilan PT Pos Indonesia memaparkan beberapa layanan yang dapat diintegrasikan dengan program-program Dinsos, termasuk layanan pengiriman berbasis digital, penyaluran bantuan nontunai (BNPT), serta potensi kerja sama dalam kegiatan pendataan dan pelaporan berbasis sistem daring.

Kepala Bidang Pemberdayaan Fakir Miskin, yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menambahkan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN seperti PT Pos Indonesia sangat penting untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat miskin.

Mamuju, 19 Juni 2025 — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menerima kunjungan kerja dari Dinas Sosial Kabupaten Mamasa yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Dinsos Kabupaten Mamasa, didampingi Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) serta staf teknis terkait. Kunjungan ini diterima secara resmi oleh Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulbar, Akbar Ulman, S.Sos.

Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan koordinasi dan konsultasi terkait pelaksanaan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan Bidang Rehabilitasi Sosial di Kabupaten Mamasa. Selain itu, diskusi juga difokuskan pada isu penting terkait pemenuhan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Sosial di daerah.

Sekretaris Dinas Sosial Prov Sulbar menyambut baik kedatangan rombongan dari Kabupaten Mamasa dan mengapresiasi langkah koordinatif tersebut sebagai bentuk keseriusan dalam meningkatkan kualitas layanan sosial di tingkat kabupaten.

“Pemenuhan SPM bidang sosial merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah demi menjamin hak dasar masyarakat dalam mendapatkan layanan sosial. Koordinasi seperti ini penting untuk menyamakan pemahaman dan strategi implementasi yang tepat di lapangan,” ujar Akbar Ulman.

Salah satu isu krusial yang turut dibahas dalam pertemuan ini adalah pentingnya penyediaan rumah singgah atau rumah aman sebagai bagian dari respons cepat terhadap kasus-kasus sosial yang memerlukan perlindungan dan penanganan segera, seperti kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran.

Sekretaris Dinsos Sulbar juga menekankan bahwa setiap kabupaten/kota idealnya memiliki rumah singgah sebagai tempat transit sementara bagi penerima manfaat yang membutuhkan perlindungan darurat.

“Ketersediaan rumah singgah adalah bagian dari pemenuhan layanan dasar dalam SPM. Ini sangat penting sebagai langkah awal intervensi dalam kasus-kasus sosial. Harapan kami, Kabupaten Mamasa dapat mengupayakan hal ini ke depan, baik melalui penganggaran mandiri maupun kolaborasi lintas sektor,” tambahnya.

Pertemuan ini diakhiri dengan diskusi teknis dan rencana tindak lanjut untuk mendukung Dinas Sosial Kabupaten Mamasa dalam memperkuat peran dan fungsi Rehsos serta percepatan penerapan SPM Bidang Sosial sesuai regulasi yang berlaku.

Mamuju, 12 Juni 2025 — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat persiapan pelaksanaan penerimaan siswa baru Sekolah Rakyat, sebagai bagian dari upaya peningkatan akses pendidikan bagi anak-anak kurang mampu di wilayah Sulbar.

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Sosial Prov. Sulbar ini dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Prov Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., dan dihadiri oleh jajaran pejabat struktural, tim pelaksana Sekolah Rakyat, serta perwakilan dari lembaga mitra sosial dan pendidikan.

Dalam sambutannya, Kadinsos menyampaikan bahwa Sekolah Rakyat merupakan program unggulan yang ditujukan untuk memberikan kesempatan belajar kepada anak-anak dari keluarga prasejahtera, anak jalanan, dan kelompok rentan lainnya yang belum tersentuh pendidikan formal secara optimal.

“Pendidikan adalah hak setiap anak. Sekolah Rakyat hadir sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menghadirkan keadilan sosial di bidang pendidikan,” ujar Abdul Wahab.

Agenda rapat membahas berbagai aspek teknis, mulai dari proses seleksi siswa, jadwal pendaftaran, kesiapan tenaga pengajar, hingga penyediaan fasilitas belajar. Selain itu, dibahas pula strategi sosialisasi program agar menjangkau lebih banyak calon peserta didik di pelosok daerah.

Program Sekolah Rakyat sendiri akan mulai menerima siswa baru pada awal Juli 2025. Dinsos Sulbar menargetkan 100 siswa yang terdiri dari 50 orang untuk tingkat SMP dan 50 Orang untuk tingkat SMA.

Rapat ini juga menghasilkan beberapa keputusan penting, seperti pembentukan tim verifikasi calon siswa, penetapan lokasi sekolah, serta penyusunan kurikulum kolaboratif bersama stakeholder terkait.

Dengan adanya rapat ini, diharapkan seluruh pihak dapat bekerja sama secara maksimal demi kelancaran pelaksanaan penerimaan siswa baru dan penyelenggaraan Sekolah Rakyat yang inklusif dan berkualitas.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Tuna Susila (PMKS TS). Kegiatan ini berlangsung di Villa Bogor, Kabupaten Majene, dari tanggal 3 sampai dengan 5 Juni 2025 dan diikuti sebanyak 60 peserta dari enam kabupaten se-Sulawesi Barat.

Pelaksanaan kegiatan ini bertujuan untuk membekali para peserta dengan kemampuan dasar dalam menghadapi kehidupan sosial, meningkatkan kepercayaan diri, serta memberikan motivasi untuk kembali menjalani kehidupan yang lebih baik dan produktif di tengah masyarakat. Program ini merupakan bagian dari upaya rehabilitasi sosial yang berkelanjutan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.

Kepala Dinas Sosial Prov Sulbar. Drs H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini dirancang tidak hanya untuk memulihkan kondisi fisik peserta, tetapi juga membina mental dan spiritual mereka agar mampu bangkit dan mandiri. “Kami ingin para peserta mendapatkan dukungan komprehensif agar bisa keluar dari permasalahan sosial yang dihadapi. Pendekatan fisik, mental, spiritual, dan sosial ini sangat penting agar mereka bisa kembali menjadi bagian aktif dari masyarakat,” ujarnya.

Selama kegiatan, para peserta mendapatkan materi dari berbagai narasumber, termasuk psikolog, tokoh agama, dan fasilitator sosial. Materi yang diberikan meliputi penguatan karakter, pembinaan rohani, konseling psikologis, pelatihan keterampilan dasar, serta pembinaan nilai-nilai sosial dan etika.

Kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat solidaritas antara peserta dari berbagai daerah, membangun semangat baru, serta menjadi wadah untuk saling berbagi pengalaman dan motivasi antar sesama PMKS.

Dinsos Sulbar berharap kegiatan ini menjadi titik awal perubahan positif bagi para peserta, sekaligus memperkuat sinergi lintas kabupaten dalam penanganan masalah sosial secara terpadu dan berkelanjutan.