Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Jakarta, 10 Juli 2025 — Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si, menghadiri acara Penandatanganan Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah (BMD) dalam rangka mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang digelar di Gedung Aneka Bhakti, Kementerian Sosial RI, Jalan Salemba Raya No. 28, Jakarta Pusat.

Kegiatan ini merupakan bagian dari inisiatif bersama antara Kementerian Sosial dan pemerintah daerah dalam optimalisasi pemanfaatan aset negara untuk keperluan sosial, khususnya dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Sekolah Rakyat sendiri merupakan model pendidikan alternatif berbasis komunitas yang memberikan ruang belajar bagi kelompok rentan dan kurang beruntung, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau layanan pendidikan secara optimal.

Kehadiran Kadinsos Sulbar menandai komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mendukung program Sekolah Rakyat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat melalui akses pendidikan.

“Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk mendukung inisiatif seperti Sekolah Rakyat ini. Melalui sinergi dan pemanfaatan aset daerah, kita bisa membuka lebih banyak ruang pembelajaran bagi masyarakat yang membutuhkan,” ungkap Abdul Wahab usai kegiatan penandatanganan.

Dalam acara tersebut, turut hadir sejumlah pejabat dari Kementerian Sosial RI, para Kepala Dinas Sosial dari berbagai provinsi, serta mitra penyelenggara Sekolah Rakyat dari berbagai daerah. Penandatanganan perjanjian pinjam pakai BMD menjadi dasar hukum pemanfaatan fasilitas milik daerah yang akan digunakan sebagai sarana pendukung kegiatan belajar-mengajar Sekolah Rakyat di berbagai wilayah.

Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, melalui Dinas Sosial, menyatakan siap untuk terus mendukung keberlangsungan Sekolah Rakyat, baik melalui fasilitasi aset, sinergi lintas sektor, maupun dukungan pembinaan komunitas.

Penandatanganan perjanjian pinjam pakai ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam perluasan dan penguatan Sekolah Rakyat di berbagai daerah, termasuk di Sulawesi Barat. Komitmen dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan masyarakat yang berdaya, berpengetahuan, dan sejahtera.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diselenggarakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan tema “Implementasi Penggunaan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial dan Program Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial”. Kegiatan ini berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jalan H. Benyamin Sueb Kav. B6, Superblok Mega, Kemayoran, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, tanggal 8 Juli 2025, dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Sosial dari berbagai provinsi di Indonesia, serta perwakilan instansi terkait di bidang perlindungan sosial.

Rakornas ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen bersama dalam pemanfaatan DTSEN sebagai acuan utama dalam penyaluran bantuan sosial, program pemberdayaan, dan pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. DTSEN merupakan sistem data terintegrasi yang berisi informasi sosial dan ekonomi warga negara Indonesia, dan dirancang untuk memastikan setiap program pemerintah lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien.

Dalam kesempatan tersebut, Kadinsos Sulbar menyampaikan dukungannya terhadap inisiatif ini dan menekankan pentingnya pemutakhiran data secara berkala di daerah. Ia menyebut bahwa pemanfaatan DTSEN akan sangat membantu pemerintah daerah dalam mengambil keputusan yang berbasis data dan menghindari ketidaktepatan sasaran bantuan.

“Dengan DTSEN, kita memiliki satu sumber data yang dapat digunakan lintas program dan lintas sektor. Ini akan menghindari tumpang tindih data dan meningkatkan akurasi penyaluran bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Abdul Wahab.

Lebih lanjut, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat berkomitmen untuk mempercepat proses pemutakhiran data sosial dan ekonomi melalui koordinasi dengan Dinas Sosial kabupaten/kota se-Sulbar serta dukungan dari tenaga pendamping sosial di lapangan.

Rakornas ini juga diisi dengan diskusi panel, pemaparan kebijakan nasional terkait DTSEN, serta praktik dari beberapa daerah yang telah berhasil mengintegrasikan DTSEN dalam program kesejahteraan sosialnya. Diharapkan, hasil Rakornas ini akan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun sistem perlindungan sosial yang tangguh, adaptif, dan berbasis data.

Turut hadir dalam rapat koordinasi nasional ini Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar, Surdin, SE, MM dan Pekerja Sosial Dinsos Sulbar, Nurliah Nurdin, S.Sos, mendampingi Kadinsos Sulbar.

Mamasa, 5 Juli 2025 – Tim Verifikator Lapangan dari Kementerian Sekretariat Negara, Badan Arsip Nasional dan Kementerian Sosial RI melakukan kunjungan ke sejumlah situs bersejarah di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, sebagai bagian dari proses verifikasi calon Pahlawan Nasional, Demmatande. Kunjungan ini menandai langkah penting dalam upaya pengusulan resmi Demmatande sebagai salah satu pahlawan bangsa.

Rombongan tim verifikator yang didampingi oleh perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Pemerintah Kabupaten Mamasa meninjau langsung makam serta benteng peninggalan sejarah yang berkaitan erat dengan perjuangan Demmatande melawan penjajahan kolonial.

Kunjungan ini bertujuan untuk menelusuri jejak sejarah perjuangan Demmatande secara faktual di lapangan, memastikan kesesuaian data historis yang telah diajukan, sekaligus mendalami nilai-nilai kepahlawanan yang telah diwariskan oleh tokoh pejuang asal Mamasa tersebut.

Menurut salah satu anggota tim verifikator, proses ini merupakan bagian tak terpisahkan dari tahapan pengusulan gelar Pahlawan Nasional.

“Kami ingin melihat secara langsung bukti fisik, lokasi bersejarah, dan mendengar narasi dari masyarakat lokal yang mengetahui riwayat perjuangan Demmatande. Ini penting sebagai bahan pertimbangan dalam proses verifikasi dan rekomendasi ke tingkat pusat,” ujarnya.

Benteng bersejarah (benteng salubanga) yang dikunjungi merupakan salah satu lokasi strategis yang dahulu menjadi pusat pertahanan masyarakat Mamasa dalam menghadapi tekanan penjajah. Sementara itu, makam Demmatande yang terletak di kawasan pegunungan Mamasa menjadi simbol pengabdian dan perjuangan tanpa pamrih.

Kunjungan ini juga mendapat antusiasme dari masyarakat setempat yang mendukung penuh upaya pengusulan Demmatande sebagai Pahlawan Nasional. Mereka berharap agar sejarah lokal yang penuh nilai perjuangan ini dapat diangkat dan diakui secara nasional.

Sementara itu, perwakilan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Baratmenyatakan bahwa semua dokumen pendukung, termasuk kajian akademik dan bukti sejarah, telah disiapkan untuk memperkuat pengajuan gelar tersebut. Dengan dilaksanakannya kunjungan lapangan ini, diharapkan proses pengusulan Demmatande sebagai Pahlawan Nasional semakin kuat secara administratif dan historis, serta menjadi momentum kebangkitan semangat kebangsaan di kalangan generasi muda Sulawesi Barat.

Mamuju, 4 Juli 2025 – Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menyambut kunjungan resmi Tim Verifikator Lapangan dari Kementerian Sekretariat Negara, Badan Arsip Nasional dan Kementerian Sosial RI dalam rangka verifikasi calon Pahlawan Nasional asal Sulawesi Barat, Demmatande. Kunjungan ini merupakan bagian dari proses penilaian lanjutan atas usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada tokoh perjuangan asal Mamasa tersebut.

Kehadiran tim verifikator diterima langsung oleh Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Herdin Ismail, MM., di dampingi Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Sulbar, Muh. Jaun, S.Ip, MM dan Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si.

Dalam sambutannya, PLH Sekprov Sulbar menyampaikan apresiasi atas atensi pemerintah pusat terhadap tokoh lokal yang memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.

“Demmatande merupakan figur sentral dalam sejarah perlawanan rakyat Sulawesi Barat terhadap penjajahan. Pemerintah Provinsi Sulbar sangat mendukung penuh upaya pengusulan beliau sebagai Pahlawan Nasional,” ujar Herdin Ismail.

Tim verifikator lapangan akan melakukan serangkaian wawancara, kajian dokumen, serta peninjauan ke beberapa lokasi bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan Demmatande. Proses ini bertujuan untuk memastikan kelengkapan data historis dan autentikasi informasi sebagai syarat pengusulan gelar Pahlawan Nasional.

Asisten I, Muh. Jaun, menambahkan bahwa pemerintah daerah bersama para akademisi, sejarawan, serta tokoh masyarakat telah menyusun dokumen pendukung secara komprehensif dan berharap upaya ini mendapat hasil yang terbaik.

Sementara itu, Kadinsos Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si, menyatakan komitmennya untuk terus mengawal proses pengusulan ini hingga tuntas di tingkat nasional.

”Dengan adanya kunjungan ini, diharapkan nama Demmatande dapat segera diakui secara resmi sebagai Pahlawan Nasional, memperkaya khasanah sejarah perjuangan bangsa dan menjadi kebanggaan masyarakat Sulawesi Barat” Ujar Abdul Wahab

Mamuju, 4 Juli 2025 – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar pertemuan bersama pihak Bank Rakyat Indonesia (BRI) guna membahas nota kesepahaman (MoU) dan mekanisme penyaluran bantuan sosial tunai kepada keluarga penerima manfaat (KPM) yang tergolong dalam kategori miskin ekstrem.

Pertemuan ini merupakan langkah penting dalam memastikan kelancaran proses penyaluran bantuan kepada 5.022 kepala keluarga yang tersebar di enam kabupaten di Sulawesi Barat. Dinsos Sulbar menetapkan besaran bantuan sebesar Rp2.000.000 per kepala keluarga, dengan total dana yang telah disiapkan mencapai Rp10 miliar.

Kepala Dinas Sosial Prov Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., menyampaikan bahwa kerja sama dengan pihak perbankan, dalam hal ini BRI, sangat krusial untuk menjamin distribusi bantuan yang transparan, cepat, dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan ini benar-benar sampai ke tangan yang berhak, tanpa potongan dan tepat waktu. Oleh karena itu, kami menggandeng BRI dalam proses ini karena mereka memiliki jaringan layanan yang luas hingga ke pelosok desa,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut, dibahas secara rinci mekanisme teknis penyaluran dana, mulai dari proses verifikasi data penerima, pembukaan rekening, hingga metode pencairan yang dirancang agar memudahkan masyarakat, terutama yang berada di daerah terpencil.

Pihak BRI menyambut baik kerja sama ini dan berkomitmen untuk mendukung penuh program pemerintah provinsi dalam mengurangi angka kemiskinan ekstrem di wilayah Sulawesi Barat. Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan, diharapkan bantuan ini tidak hanya bersifat jangka pendek tetapi juga mampu menjadi pemicu peningkatan kesejahteraan bagi keluarga penerima.

Program ini merupakan bagian dari upaya Pemprov Sulbar dalam mendukung target nasional penghapusan kemiskinan ekstrem yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.