Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri rapat koordinasi yang digelar di Kantor Biro Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sulawesi Barat. Rapat tersebut membahas perpanjangan rencana kerja sama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan BPJS Kesehatan mengenai penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) khusus bagi Peserta Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang menjadi tanggungan pemerintah provinsi. Kamis 27 November 2025

Pertemuan ini dihadiri oleh perwakilan Biro Pemerintahan dan Kesra, Dinas Sosial Sulbar, Dinas Kesehatan, Bapperida, serta pihak BPJS Kesehatan. Pembahasan difokuskan pada peninjauan ulang regulasi, anggaran, serta strategi peningkatan cakupan peserta JKN yang selama ini dibiayai oleh pemerintah daerah.

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Pjf. Bidang Linjamsos Nurliah Nurdin, menyampaikan bahwa kerja sama ini merupakan langkah penting untuk mempertahankan akses layanan kesehatan yang merata bagi masyarakat kurang mampu.

“Dinas Sosial berkomitmen mendukung penuh keberlanjutan program JKN untuk warga PBPU dan BP. Banyak masyarakat kita yang sangat bergantung pada fasilitas kesehatan ini, sehingga perpanjangan kerja sama menjadi hal yang sangat krusial,” ujar Nurliah.

Nurliah juga menambahkan bahwa sinergi antarlembaga sangat dibutuhkan agar penyelenggaraan JKN tetap berjalan optimal dan tepat sasaran.

Rapat ditutup dengan kesepakatan untuk menyiapkan draft perpanjangan perjanjian kerja sama yang akan difinalisasi dalam waktu dekat. Dengan langkah ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat berharap masyarakat PBPU dan BP tetap mendapatkan jaminan kesehatan yang layak dan berkelanjutan untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”

Polewali Mandar – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat rentan. Pada Kamis (27/11/2025), Dinsos Sulbar menyalurkan bantuan permakanan dan bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) kepada sejumlah lansia kurang mampu di Kabupaten Polewali Mandar.

Bantuan permakanan diberikan dalam bentuk paket bahan pangan siap olah, sementara bantuan UEP berupa modal usaha kecil seperti peralatan dagang, mesin penggiling, dan perlengkapan usaha rumahan.

Kepala Dinas Sosial Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Kepala Bidang Rehsos, Hj. Supiati Sahid, menyampaikan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi untuk memastikan kelompok rentan tetap mendapatkan perhatian, terutama dalam kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi.

“Kami ingin memastikan bahwa para lansia di Polewali Mandar tidak hanya terpenuhi kebutuhan pangannya, tetapi juga memiliki peluang untuk tetap produktif melalui bantuan UEP. Pemerintah hadir bukan hanya dengan bantuan sesaat, tetapi juga dukungan jangka panjang,” ujar Supiati Sahid.

Selain memberikan bantuan, tim Dinsos Sulbar juga melakukan edukasi sederhana mengenai pengelolaan usaha bagi lansia dan keluarga pendamping. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penggunaan bantuan modal untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”

Salah satu penerima manfaat, sebut saja namanya Melati, mengaku sangat terbantu dengan bantuan yang diterimanya.

“Alhamdulillah, bantuan ini sangat berarti bagi kami. Paket makanan membantu kebutuhan sehari-hari, dan alat usaha yang saya terima bisa saya gunakan untuk jualan kecil-kecilan di rumah,” tuturnya dengan rasa haru.

Dengan adanya penyaluran bantuan ini, Dinsos Sulbar berharap lansia di Polewali Mandar dapat hidup lebih layak, mandiri, dan tetap produktif sesuai kemampuan masing-masing.

Mamuju — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat kembali melanjutkan rangkaian kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Bantuan Sosial Karang Taruna, pada hari rabu 26 November 2025, kali ini di Desa Banato Rejo, Kabupaten Polewali Mandar. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah provinsi memastikan bantuan yang digulirkan kepada Karang Taruna di berbagai desa tepat sasaran dan dikelola secara optimal.

Tim Dinsos Sulbar tiba di Desa Banato Rejo dan langsung bertemu dengan pengurus Karang Taruna serta perangkat desa. Dalam kegiatan monev tersebut, tim melakukan pengecekan administrasi penggunaan bantuan, memverifikasi progres kegiatan pemuda, serta menggali kendala yang dihadapi dalam pengelolaan Bansos.

Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Pjf. Bidang Pemberdayaan Sosial, Rusdi.M, menegaskan bahwa monev ini bukan sekadar formalitas, tetapi langkah nyata untuk meningkatkan kualitas program pemberdayaan pemuda.

“Kami ingin memastikan bahwa bantuan pemerintah benar-benar berdampak. Karang Taruna adalah ujung tombak kegiatan sosial di desa, sehingga pengelolaannya harus transparan dan berkelanjutan,” ujar Rusdi.

Sementara itu, Ketua Karang Taruna Desa Banato Rejo menyampaikan bahwa bantuan yang diterima telah digunakan untuk kegiatan pemberdayaan ekonomi pemuda, termasuk pelatihan keterampilan dan pengembangan usaha kecil.

“Kami sangat terbantu dengan adanya Bansos ini. Dengan pendampingan dari Dinsos, kami bisa mengarahkan kegiatan pemuda dengan lebih terstruktur dan bermanfaat,” katanya.

Kegiatan monev ditutup dengan dialog terbuka antara tim Dinsos Sulbar dengan pengurus Karang Taruna untuk menyusun rekomendasi penguatan program pemuda pada tahun mendatang untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”

Polewali Mandar — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) terkait penyaluran dan pemanfaatan Bantuan Sosial (Bansos) Karang Taruna di Desa Tapango Barat, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada hari rabu 26 November 2025. Kegiatan ini bertujuan memastikan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah benar-benar tersalurkan dan dimanfaatkan sesuai sasaran.

Tim Dinsos Sulbar disambut langsung oleh pengurus Karang Taruna setempat serta pemerintah desa. Dalam sesi monev, tim melakukan pengecekan administrasi, verifikasi kegiatan, serta dialog langsung dengan para pemuda penerima manfaat.

Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang di wakili Pjf Bidang Pemberdayaan Sosial Rusdi M, yang memimpin rombongan, menjelaskan bahwa monev ini penting untuk menjaga transparansi dan efektivitas program.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap bantuan yang disalurkan tepat guna dan mampu menggerakkan kegiatan pemuda di desa. Monitoring ini menjadi langkah penting untuk meningkatkan mutu program di tahun berikutnya,” ujar Rusdi.

Kegiatan monev ini ditutup dengan peninjauan lapangan dan diskusi rencana penguatan program pemuda di tahun mendatang untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, terkait ”pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial”

Mamuju — Sejumlah pegawai Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat tampak antusias mengikuti pemeriksaan kesehatan gratis yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Sulbar di kantor Dinas Sosial Sulbar. Pemeriksaan kesehatan ini berfokus pada pengukuran tensi darah dan kadar gula darah sebagai upaya deteksi dini terhadap risiko penyakit tidak menular. Rabu 26 November 2025.

Kegiatan ini mendapat respon positif dari para pegawai, yang langsung mendatangi meja pemeriksaan. Pemeriksaan dilakukan oleh tenaga medis dari Dinas Kesehatan Sulbar dengan prosedur yang cepat, ramah, dan tetap memperhatikan standar pelayanan kesehatan.

Kepala Dinas Sosial Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, yang diwakili Sekretaris Dinsos, Muhammad Nur Dajwi, menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini sangat bermanfaat bagi pegawai, mengingat tingginya aktivitas dan mobilitas kerja di lingkungan perkantoran.

“Kami sangat mengapresiasi layanan kesehatan gratis ini. Pemeriksaan tensi dan gula darah penting untuk memastikan kondisi kesehatan pegawai tetap terjaga sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan maksimal,” ujar Muhammad Nur Dajwi.

Selain itu, Nur Dajwi, menambahkan bahwa pemeriksaan rutin dapat menjadi langkah sederhana namun efektif untuk mencegah penyakit kronis untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar, Suhardi Duka, bersama Wakilnya, Salim S. Mengga, ”Sulbar Maju dan Sejahtera”

“Terkadang kita merasa sehat, padahal tensi atau gula darah bisa saja tidak stabil. Dengan pemeriksaan seperti ini, pegawai bisa mengetahui kondisi kesehatannya sejak dini,” tambahnya.

Sementara itu, salah satu staf Dinsos Sulbar sebut saja namanya Irfan Amar, yang mengikuti pemeriksaan mengaku merasa terbantu dengan kegiatan ini.

“Biasanya kami sulit meluangkan waktu untuk cek kesehatan karena padatnya rutinitas kerja. Dengan adanya pemeriksaan langsung di kantor, kami bisa mengetahui kondisi tubuh tanpa harus ke fasilitas kesehatan,” ungkapnya.

Kegiatan pemeriksaan kesehatan ini diharapkan dapat menjadi agenda rutin sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan pegawai sekaligus mendukung produktivitas kerja di lingkungan Dinas Sosial Sulawesi Barat.