Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju, 10 April 2025 — Dalam upaya penertiban dan optimalisasi pengelolaan aset milik daerah, Bagian Aset Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat melakukan koordinasi langsung ke Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Provinsi Sulawesi Barat. Koordinasi ini difokuskan pada status dan penataan aset tanah yang menjadi kewenangan Dinas Sosial.

Kunjungan tim dari Dinsos Sulbar ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antar lembaga dalam memastikan legalitas, kejelasan status, serta pemanfaatan aset tanah milik pemerintah daerah yang digunakan untuk kepentingan sosial, seperti pembangunan fasilitas pelayanan sosial.

Dalam pertemuan tersebut, tim aset Dinsos bersama jajaran teknis dari Dinas Perkim membahas berbagai hal teknis, termasuk pencocokan data kepemilikan, sertifikasi lahan, hingga potensi pemanfaatan lahan untuk mendukung program sosial berbasis kawasan.

“Langkah koordinasi ini penting agar ke depan tidak ada lagi aset yang tidak tercatat atau belum memiliki kejelasan hukum. Dengan data yang akurat dan legalitas yang kuat, pengelolaan aset bisa lebih terarah dan mendukung program Dinas Sosial secara maksimal,” ujar perwakilan dari Bagian Aset Dinsos Sulbar, Syamsi Nuhung.

Dinas Perkim menyambut baik langkah proaktif dari Dinsos dan menyatakan komitmennya untuk mendukung percepatan penataan aset, termasuk dalam hal pendampingan proses sertifikasi maupun perencanaan pemanfaatan jangka panjang.

Koordinasi ini diharapkan menjadi awal dari kerja sama yang lebih intensif antara Dinas Sosial dan Dinas Perkim dalam mendukung tata kelola aset daerah yang profesional, transparan, dan tepat guna.

Mamuju, 9 April 2025 — Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Surdin, SE, MM, serta Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Hj. Rosmiani, SE, M.Kes, menghadiri rapat Panitia Khusus DPRD Sulawesi Barat yang membahas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Peningkatan Gizi Masyarakat.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat DPRD Provinsi Sulbar tersebut merupakan bagian dari proses legislasi untuk memperkuat kebijakan daerah dalam meningkatkan status gizi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Kehadiran Dinas Sosial sebagai salah satu mitra strategis dalam isu perlindungan sosial dinilai penting, mengingat peran lembaga ini dalam upaya pencegahan dan penanganan masalah gizi melalui berbagai program sosial.

Dalam rapat tersebut, Kepala Bidang Linjamsos dan Rehsos menyampaikan pandangan dan masukan dari perspektif sosial, termasuk perlunya sinergi antar instansi dalam mengatasi persoalan gizi yang berakar pada faktor kemiskinan, keterbatasan akses pangan, serta minimnya edukasi gizi di masyarakat.

“Permasalahan gizi tidak bisa dipandang secara sektoral semata. Ini erat kaitannya dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif lintas sektor sangat dibutuhkan,” ujar Surdin dan Rosmiani.

Rapat ini juga membahas substansi Ranperda yang mencakup kebijakan intervensi gizi berbasis keluarga, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan data dan pemantauan status gizi secara terpadu.

Dengan adanya Ranperda ini diharapkan lahir payung hukum yang kuat bagi upaya peningkatan gizi masyarakat Sulawesi Barat, serta mendorong percepatan penurunan angka stunting dan masalah gizi lainnya di daerah.

Mamuju, 9 April 2025 — Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Akbar Ulman, S.Sos, menghadiri rapat kerja bersama Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Barat dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024.

Rapat yang berlangsung di ruang rapat Komisi IV DPRD Sulbar ini merupakan bagian dari agenda tahunan yang bertujuan untuk mengevaluasi capaian kinerja Pemerintah Provinsi, khususnya di bidang sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Dinsos Sulbar memaparkan berbagai program kerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2024, serta menyampaikan capaian, tantangan, dan strategi tindak lanjut untuk peningkatan pelayanan sosial di tahun-tahun mendatang.

“Dinas Sosial berkomitmen untuk terus meningkatkan efektivitas program, khususnya dalam penanggulangan kemiskinan, perlindungan sosial, serta pelayanan terhadap kelompok rentan di Sulawesi Barat,” ujar Sekretaris Dinsos dalam penyampaiannya.

Beberapa hal yang menjadi sorotan dalam rapat tersebut antara lain realisasi anggaran, pelaksanaan program bantuan sosial, efektivitas pendampingan masyarakat, serta inovasi layanan sosial berbasis data terpadu.

Anggota Komisi IV DPRD Sulbar memberikan apresiasi terhadap kerja-kerja Dinas Sosial selama tahun 2024, namun juga memberikan sejumlah catatan penting sebagai masukan dan perbaikan ke depan, utamanya dalam penyaluran bantuan agar lebih tepat sasaran dan transparan.

Senin, 24 Maret 2025. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar acara buka puasa bersama dengan personil TAGANA Sulawesi Barat, sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun TAGANA Indonesia yang ke-21 tahun. Acara yang berlangsung khidmat ini dilaksanakan di kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, dihadiri oleh Personil Anggota TAGANA Sulawesi Barat, serta sejumlah Kepala Bidang dan staf dari Dinas Sosial.

Dalam sambutannya, Kadinsos Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si, mengungkapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang mendalam kepada seluruh personil TAGANA yang telah menunjukkan dedikasi dan kerja keras luar biasa dalam menjalankan tugas kemanusiaan, khususnya dalam penanggulangan bencana. “Hari ini, kita tidak hanya berbuka puasa bersama, tetapi juga merayakan perjalanan panjang TAGANA Indonesia yang sudah memasuki usia ke-21 tahun. Ini adalah momen yang sangat berarti bagi kita semua untuk menilai kembali kontribusi besar yang telah diberikan oleh TAGANA dalam setiap misi kemanusiaan di seluruh Indonesia, termasuk di Sulawesi Barat,” kata Kadinsos Sulbar.

Peringatan ulang tahun TAGANA yang ke-21 tahun ini menjadi ajang refleksi sekaligus evaluasi terhadap perjalanan panjang organisasi ini, yang telah hadir di tengah-tengah masyarakat sebagai garda terdepan dalam penanggulangan bencana. TAGANA Indonesia, yang dibentuk pada tahun 2004, kini telah berkembang pesat dan menjadi kekuatan yang sangat penting dalam memberikan bantuan dan pertolongan cepat saat bencana terjadi. Lebih lanjut, Kadinsos Sulbar menekankan pentingnya sinergi antara Dinas Sosial dan TAGANA dalam mengoptimalkan kesiapsiagaan masyarakat terhadap bencana. “Saya berharap kegiatan buka puasa bersama ini dapat mempererat hubungan kekeluargaan di antara kita, serta memperkuat semangat untuk bekerja bersama, demi misi kemanusiaan yang lebih baik lagi,” ujarnya.

Acara tersebut dilanjutkan dengan doa bersama, sebagai wujud harapan agar seluruh anggota TAGANA dan keluarga selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kelancaran dalam menjalankan tugas. Setelah berbuka puasa, suasana semakin hangat dengan adanya ramah tamah dan diskusi ringan yang memperkuat hubungan antar sesama anggota TAGANA.

Sebagai penutup, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat mengucapkan selamat ulang tahun kepada TAGANA Indonesia yang ke-21. “Semoga TAGANA semakin berjaya, terus memberikan kontribusi besar bagi masyarakat Indonesia, dan khususnya untuk Sulawesi Barat,” ucapnya.

Acara ini diharapkan dapat menjadi momentum untuk semakin meningkatkan semangat kebersamaan, solidaritas, dan komitmen dalam misi kemanusiaan, sekaligus mempererat hubungan antara Dinas Sosial dan TAGANA Sulawesi Barat dalam menghadapi tantangan bencana di masa depan.

Selamat Ulang Tahun TAGANA INDONESIA Semoga terus berjaya dan sukses dalam setiap misi kemanusiaannya.

Demmatande, tokoh asal Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, masuk dalam daftar usulan calon Pahlawan Nasional tahun 2025. Usulan ini mengemuka bersama dengan sejumlah nama besar lainnya, termasuk Jenderal Soeharto dan K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur), yang juga kembali diusulkan pada tahun ini. Usulan tersebut diumumkan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemenenterian Sosial RI, Mira Riyati Kurniasih, pada Rabu, 19 Maret 2025.

Mira Riyati menjelaskan bahwa sebanyak sepuluh nama telah masuk dalam daftar usulan Pahlawan Nasional tahun 2025. Dari jumlah tersebut, empat nama merupakan pengusulan baru, sedangkan enam lainnya merupakan pengajuan kembali dari tahun-tahun sebelumnya.

Beberapa tokoh yang kembali diusulkan adalah K.H. Abdurrahman Wahid (Jawa Timur), Jenderal Soeharto (Jawa Tengah), K.H. Bisri Sansuri (Jawa Timur), Idrus bin Salim Al-Jufri (Sulawesi Tengah), Teuku Abdul Hamid Azwar (Aceh), dan K.H. Abbas Abdul Jamil (Jawa Barat). Sementara itu, empat nama baru yang diusulkan pada tahun 2025 adalah Anak Agung Gede Anom Mudita (Bali), Demmatande (Sulawesi Barat), Prof. Dr. Midian Sirait (Sumatera Utara), dan K.H. Yusuf Hasim (Jawa Timur).

Keputusan mengenai calon Pahlawan Nasional yang akan diberikan gelar pada tahun 2025 masih menunggu hasil verifikasi dan sidang pleno TP2GP (Tim Penilai Gelar, Penghargaan, dan Tanda Jasa), yang akan menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Sosial untuk diteruskan kepada Presiden. Selanjutnya, Presiden akan memilih nama-nama yang diajukan untuk dianugerahi gelar Pahlawan Nasional.

Proses pengusulan ini dibatasi hingga 11 April 2025, dan setelahnya tahap verifikasi akan segera dilakukan sebelum keputusan akhir ditetapkan oleh Presiden.