Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Dinas Sosial, salurkan bantuan beras untuk warga masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Mamasa. Kamis 27 Juni 2024.
Penyaluran bantuan untuk warga masyarakat miskin merupakan upaya Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan, menanggulangi kekurangan pangan dan gizi.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si mengatakan, penyaluran beras ini sebagai upaya untuk membantu kebutuhan pangan masyarakat miskin “mudah mudahan bantuan ini dapat meringankan beban warga masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Mamasa”. Ungkapnya.
Adapun jumlah beras yang disalurkan sebanyak satu ton dan diserahkan langsung Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar, Surdin, SE.MM.
Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar laksanakan kegiatan Penyusunan Laporan Rekonsiliasi Logistik Semester I (satu) Tahun 2024 di Kabupaten Mamuju tepatnya di Hotel Afla, Jl. K.S. Tubun Mamuju. Tanggal 26 s/d 29 Juni 2024.
Kegiatan ini dibuka langsung Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar, Surdin, SE. MM., mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat yang berhalangan hadir karna bertepatan dengan agenda yang lain. Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 11 orang dari petugas logistik bencana Dinas Sosial Kabupaten Se-Sulawesi Barat.
Dalam sambutannya yang dibacakan Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar, Surdin, SE, MM. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si mengatakan, kegiatan ini sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan logistik bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial. Terwujudnya pengelolaan logistik yang baik, akuntabel dan akurat serta penatausahaan barang gudang yang sinergis antara Dinas Sosial Kabupaten dan Provinsi. Ungkapnya.
Dalam upaya meningkatkan penilaian indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat internal yang dihadiri oleh seluruh Tim SPBE Dinsos Sulbar, Sekretaris Dinsos Sulbar, Akbar Ulman, S.Sos., Para Kepala Bidang dan Sejumlah Staf Dinsos Sulbar. Rapat ini juga didampingi oleh tim pendamping dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sulawesi Barat. Rabu 26 Juni 2024.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Sosial tersebut dibuka oleh Sekretaris Dinas Sosial Prov Sulbar, Akbar Ulman, S.Sos, yang menekankan pentingnya peningkatan indeks SPBE sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik. “Indeks SPBE adalah indikator penting dalam menilai efektivitas penerapan teknologi informasi dalam pemerintahan. Oleh karena itu, kita harus bekerja keras untuk meningkatkan penilaian ini,” ujarnya.
Tim Pendamping dari Dinas Kominfo Sulawesi Barat, memberikan pendampingan teknis terkait strategi dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penilaian indeks SPBE. Dalam presentasinya, Tim Pendamping menjelaskan beberapa aspek yang menjadi fokus penilaian, termasuk tata kelola SPBE, manajemen data, dan inovasi pelayanan berbasis elektronik.
“Dinas Sosial perlu meningkatkan koordinasi dan kerjasama antar unit dan bidang lingkup Dinas Sosial, memperkuat infrastruktur teknologi informasi, serta berita-berita kegiatan lingkup OPD” ujarnya.
Selama rapat berlangsung, para peserta aktif berdiskusi dan menyampaikan berbagai ide serta masukan untuk perbaikan. Beberapa langkah konkret yang direncanakan antara lain adalah peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan-pelatihan, peningkatan keamanan data, serta pengembangan aplikasi.
Diharapkan Pendampingan dalam penilaian SPBE di perangkat daerah dilakukan agar proses digitalisasi di Organisasi Perangkat Daerah dapat berjalan lebih baik dan lebih terarah.
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat manfaatkan lahan kosong yang ada di UPTD Panti Sosial Karya Wanita untuk budidaya pisang capendish, hal ini sejalan dengan Program Pj. Gubernur Sulawesi Barat, Dr. Bahtiar Baharuddin, M.Si., “Kedaulatan dan Ketahanan Pangan”. Pembersihan lahan dan pembuatan lubang mulai dilakukan sejak hari Senin, 24 Juni 2024. Adapun jumlah pisang yang akan dibudidayakan sebanyak 1000 pohon.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si mengatakan, semoga pemanfaatan lahan kosong ini dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk memanfaatkan lahan kosong yang ada di sekitarnya “didaerah kita masih banyak lahan kosong yang jika dikelolah dan dimanfaatkan dengan menanam pisang capendish tentu itu akan menjadi nilai tambah dari segi ekonomi bagi warga masyarakat Sulawesi Barat”. Ungkapnya
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar, Surdin, SE, MM., hadiri kegiatan Rapat Kerja Teknis Perlindungan Sosial Bidang Penanggulangan Bencana Tahun 2024 yang dilaksanakan Kementerian Sosial Republik Indonesia, di Claro Hotel, Jl. A.P. Pattarani No 3 Makassar. tanggal 20 s/d 23 Juni 2024.
