Mamuju, 28 April 2025 — Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar, Surdin, SE, MM., menghadiri kegiatan Dialog Pemerintah dan Organisasi Kemasyarakatan yang digelar dalam rangka memperkuat sinergi dan peran aktif seluruh elemen masyarakat dalam mewujudkan visi Sulbar Maju dan Sejahtera.
Acara ini berlangsung di Aula Lantai 3 Kantor Gubernur Sulawesi Barat dan dihadiri oleh berbagai perwakilan organisasi kemasyarakatan, tokoh agama, tokoh pemuda, serta perwakilan OPD Provinsi Sulawesi Barat.
Mamuju,25 April 2025 — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar Forum OPD Dinas Sosial Tahun 2025, sebagai bagian dari upaya penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan di sektor kesejahteraan sosial. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Kantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, dengan melibatkan perwakilan dari Dinas Sosial kabupaten/kota se-Sulawesi Barat.
Forum ini sebagai ruang konsolidasi dan integrasi program kerja antara Dinas Sosial Provinsi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota. Berbagai isu strategis, mulai dari peningkatan efektivitas program bantuan sosial, percepatan pengurangan kemiskinan ekstrem, hingga penguatan data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di bahas dalam forum ini. Selain itu, forum juga membahas integrasi pelayanan terhadap kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, anak terlantar, dan korban bencana sosial.
Dalam sesi diskusi kelompok, para peserta forum turut memberikan masukan terkait evaluasi pelaksanaan program tahun sebelumnya serta menyampaikan kebutuhan daerah masing-masing untuk penyusunan rencana kerja tahun anggaran 2026.
Melalui kegiatan ini, Dinsos Sulbar berharap tercipta keselarasan program antar jenjang pemerintahan, sehingga layanan sosial yang diberikan kepada masyarakat dapat lebih tepat sasaran, cepat, dan berkelanjutan.
Mamuju – Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar, Surdin, SE, MM., bersama Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinsos Sulbar Irfan Muhammad Tahir, S.Sos, MM. Menghadiri rapat tindak lanjut Pelaksanaan Aksi Konvergensi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPPS) yang dilaksanakan di Ruang Oval Kantor Gubernur Sulawesi Barat, Kamis, 24 April 2025.
Rapat ini dipimpin langsung Gubernur Sulawesi Barat, Drs. H. Suhardi Duka, MM., didampingi Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Salim S. Mengga dan dihadiri oleh jajaran perangkat daerah serta pemangku kepentingan terkait dari berbagai sektor. Dalam arahannya, Gubernur menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam mengawal program nasional penurunan stunting, serta meminta seluruh OPD terkait untuk mulai menyusun dan memetakan rencana kerja serta anggaran yang terintegrasi dalam pelaksanaan Aksi Konvergensi Stunting Tahun 2025.
Dalam forum tersebut, Kepala Bidang Linjamsos dan Pemberdayaan Sosial menyampaikan kesiapan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat untuk terus mendukung pelaksanaan aksi konvergensi melalui berbagai program pemberdayaan sosial dan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya keluarga yang memiliki anak berisiko stunting.
“Dinas Sosial siap berkolaborasi lintas sektor untuk memastikan setiap intervensi berjalan secara tepat sasaran, berkelanjutan, dan menyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan. Pemetaan kebutuhan sosial serta integrasi dengan program perlindungan sosial menjadi langkah penting dalam mendukung konvergensi ini,” ujarnya.
Rapat ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi lintas OPD serta menyatukan visi dalam upaya percepatan penurunan angka stunting di Sulawesi Barat, dengan fokus pada sinergi program, penguatan data, dan efisiensi anggaran.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., melakukan kunjungan koordinatif ke Kementerian Sosial Republik Indonesia guna membahas rencana pembentukan Sekolah Rakyat di wilayah Sulawesi Barat, Kamis, 10 April 2025. Program Sekolah Rakyat merupakan salah satu gagasan progresif dari Kemensos yang bertujuan memperluas akses pendidikan dan pemberdayaan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, Kepala Dinas Sosial menyampaikan kesiapan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk mendukung penuh implementasi program Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat. Ia juga menegaskan bahwa Sulawesi Barat sebagai salah satu provinsi dengan banyak wilayah terpencil sangat membutuhkan inovasi seperti ini demi mempercepat pemerataan akses terhadap pendidikan dan keterampilan hidup.
“Kami menyambut baik gagasan Kemensos ini. Sekolah Rakyat adalah bentuk nyata keberpihakan negara terhadap masyarakat yang belum tersentuh pendidikan secara memadai. Kami siap bersinergi agar program ini bisa segera direalisasikan di Sulawesi Barat,” ujar Kepala Dinas Sosial dalam pertemuan tersebut.
Dengan koordinasi yang telah dilakukan, diharapkan pembentukan Sekolah Rakyat di Sulawesi Barat dapat segera terealisasi. Turut hadir dalam kunjungan koordinasi ini Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Sulbar, Idham Halik, SST, MPSSP mendampingi Kepala Dinas.
Mamuju, 10 April 2025 — Dalam rangka menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi internal terhadap pengelolaan barang milik daerah, Bagian Aset Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat melakukan koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) serta Inspektorat Provinsi Sulbar, terkait temuan aset kendaraan dan barang lainnya.
Koordinasi ini dilakukan sebagai bentuk komitmen Dinas Sosial untuk memastikan seluruh aset yang dikuasai maupun digunakan tercatat secara akurat dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Temuan tersebut mencakup beberapa unit kendaraan dinas dan aset lainnya yang perlu ditelusuri status hukumnya, kelengkapan dokumen, serta kondisi fisiknya.
Dalam pertemuan tersebut, tim dari Bagian Aset Dinsos Sulbar menyampaikan laporan awal mengenai identifikasi temuan, termasuk kendala administrasi yang dihadapi di lapangan. Koordinasi ini bertujuan untuk mendapatkan arahan teknis terkait langkah-langkah penertiban dan penyesuaian data dalam sistem pengelolaan aset daerah.
“Langkah koordinasi ini merupakan bagian dari upaya tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset di lingkungan Dinas Sosial. Kami ingin memastikan seluruh aset terdata, terdokumentasi, dan dikelola secara profesional,” ujar perwakilan Bagian Aset Dinsos Sulbar, Syamsi Nuhung.
Pihak BPKPD dan Inspektorat Provinsi Sulbar menyambut baik langkah tersebut dan menyampaikan dukungannya dalam proses klarifikasi serta penertiban aset. Mereka juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi data antarperangkat daerah agar tidak terjadi perbedaan pencatatan aset dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
Melalui koordinasi ini, Dinsos Sulbar berharap proses penanganan aset yang bermasalah dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat, sehingga tidak menimbulkan temuan berulang dalam pemeriksaan keuangan maupun pengawasan internal.
