Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Mamuju, Kamis 23 Oktober 2025 – Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si, yang diwakili Sekretaris Dinsos Sulbar, Dr. Ir. Muhammad Nur Dajwi, ST, MT, IPU., Bersama Kabid Linjamsos Dinsos Sulbar, Surdin, SE,MM., menghadiri kegiatan Konsinyering Penyusunan Roadmap Pengendalian Inflasi Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2027 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, bertempat di Hotel D’Maleo Mamuju.

Kegiatan ini dihadiri oleh berbagai unsur pemerintah daerah, lembaga vertikal, instansi teknis, serta akademisi yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Barat. Tujuannya adalah untuk menyusun peta jalan (roadmap) sebagai pedoman strategis dalam mengendalikan inflasi di daerah selama periode tiga tahun ke depan.

Dalam pelaksanaannya, BI Sulbar menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat, khususnya menjelang dan selama periode strategis pembangunan daerah. Melalui roadmap ini, diharapkan pemerintah daerah dapat memiliki arah kebijakan yang lebih terencana, terukur, dan terkoordinasi dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat.

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat sebagai salah satu perangkat daerah yang berperan langsung dalam penanganan kesejahteraan sosial masyarakat, turut memberikan masukan terkait dampak inflasi terhadap kelompok masyarakat rentan serta pentingnya kebijakan perlindungan sosial yang adaptif terhadap fluktuasi harga bahan pokok.

Sekretaris Dinsos Sulbar, Muhammad Nur Dajwi yang hadir langsung mewakili Kadinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur, mengatakan, Partisipasi Dinsos Sulbar dalam kegiatan ini merupakan bentuk komitmen untuk ikut serta dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial di daerah. ”Melalui pendekatan kolaboratif, diharapkan hasil dari penyusunan roadmap ini dapat menjadi acuan bersama dalam memperkuat daya tahan ekonomi masyarakat Sulawesi Barat, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah dan rentan terhadap dampak inflasi,” Ungkapnya

Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, BI, dan seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga stabilitas harga, daya beli, dan kesejahteraan masyarakat.

”pengendalian inflasi memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial,” Ujar Muhammad Nur Dajwi menambahkan

Senada dengan Sekretaris Dinsos Sulbar, Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Sulbar, Surdin SE, MM yang juga turut hadir dalam kegiatan ini mendampingi Sekretaris Dinsos Sulbar mengatakan, ”Dinsos Sulbar berkomitmen untuk terus berkontribusi aktif dalam upaya pengendalian inflasi melalui program-program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta kolaborasi lintas sektor guna mewujudkan Sulawesi Barat yang tangguh secara ekonomi dan sejahtera secara sosial,” Ungkapnya

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat berpartisipasi dalam kegiatan Webinar ASN Adaptif Seri-47 yang mengusung tema “Penguatan Kompetensi SDM untuk Program Pengentasan Kemiskinan yang Berkelanjutan”.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Sulawesi Selatan secara daring, Kamis 23 Oktober 2025.

Dalam pemaparannya, narasumber menekankan bahwa ASN harus adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil untuk menjawab tantangan penanggulangan kemiskinan yang semakin kompleks. Diperlukan kemampuan analisis, koordinasi lintas sektor, serta pemahaman terhadap pendekatan pembangunan berkelanjutan agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat miskin dan rentan.

Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan dapat memperkuat perannya sebagai penggerak utama perubahan, dengan terus mengembangkan kompetensi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program sosial yang efektif dan berkelanjutan.

Kasubag. Umum & Kepegawaian Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Andi Yakub S, S.Sos, M.Ap., yang turut hadir dalam kegiatan ini mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., menyampaikan apresiasi terhadap kegiatan ini. Menurutnya, webinar ini memberikan wawasan baru dalam membangun SDM aparatur yang tangguh dan responsif terhadap dinamika sosial, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan di Sulawesi Barat.

Dengan mengikuti kegiatan tersebut, Dinsos Sulbar berkomitmen untuk terus memperkuat kapasitas ASN di lingkupnya, agar mampu menghadirkan pelayanan sosial yang lebih profesional, adaptif, dan berdampak nyata bagi masyarakat untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat mengikuti kegiatan Sosialisasi Pedoman Penyusunan Rencana Aksi Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD-PG-BPSDL) yang dilaksanakan secara daring oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI. Kamis 23 Oktober 2025.

Kegiatan ini bertujuan untuk membangun pemahaman teknis dan substansi bagi pemerintah daerah dalam proses penyusunan, penetapan, implementasi, serta pemantauan dan evaluasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD-PG) yang berbasis pada potensi, kondisi, dan kebutuhan lokal masing-masing wilayah.

Selain itu, kegiatan ini juga menekankan pentingnya integrasi aspek adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dalam setiap tahapan perencanaan, agar kebijakan pangan dan gizi di daerah selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini, Bappenas berharap pemerintah daerah dapat memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mewujudkan ketahanan pangan dan perbaikan gizi masyarakat, khususnya dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal secara optimal dan berkelanjutan.

Kepala Bidang Rehsos Dinsos Sulbar, Hj. Supiati Sahid, S.Pd. MM., yang mengikuti kegiatan ini Mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si. mengatakan, sosialisasi ini menjadi momentum penting untuk memperdalam pemahaman teknis dalam penyusunan dokumen RAD-PG yang lebih kontekstual dengan kondisi wilayah Sulawesi Barat, terutama dalam mendukung program pengentasan kemiskinan, penanganan kerawanan pangan, dan peningkatan gizi masyarakat rentan dalam mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.

”Dengan adanya pedoman yang komprehensif dari Bappenas, diharapkan implementasi kebijakan pangan dan gizi di Sulawesi Barat dapat berjalan lebih efektif, tepat sasaran, serta berkontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,”. Ungkapnya.

Mamuju, Kamis, 23 Oktober 2025 — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menghadiri kegiatan Sosialisasi dan Harmonisasi Peraturan Gubernur tentang Rencana Penanggulangan Bencana Daerah (RPBD) Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025–2029. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Barat dan berlangsung di Hotel Grand Putra, Mamuju.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai unsur perangkat daerah, lembaga vertikal, serta mitra kebencanaan di Sulawesi Barat. Tujuan utamanya adalah untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi antarinstansi dalam penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan.

Perwakilan Dinas Sosial Sulbar, Gamaliel, yang mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., mengatakan kehadiran dinas sosial dalam forum ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah untuk memastikan aspek sosial dan perlindungan masyarakat terdampak bencana menjadi perhatian utama dalam setiap tahapan penanggulangan bencana — mulai dari pra bencana, tanggap darurat, hingga pascabencana untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.

“Sebagai bagian dari unsur utama dalam penanganan sosial saat bencana, Dinas Sosial Sulbar siap bersinergi dengan BPBD dan seluruh pihak terkait. Harmonisasi regulasi ini penting agar pelaksanaan program penanggulangan bencana dapat berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujar Gamaliel.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, diharapkan seluruh instansi dapat memahami dan menindaklanjuti substansi Peraturan Gubernur tentang RPBD 2025–2029, sehingga upaya penanggulangan bencana di Sulawesi Barat semakin terarah, responsif, dan humanis.

Dinsos Sulbar juga berkomitmen untuk terus memperkuat kesiapsiagaan, mempercepat respon terhadap korban bencana, serta memastikan bantuan sosial tersalurkan dengan cepat dan tepat.

Mamuju, Kamis, 23 Oktober 2025 — Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat kembali melaksanakan apel pagi rutin yang berlangsung di halaman kantor Dinsos Sulbar. Pada kesempatan kali ini, Kepala Bidang Rehsos Dinsos Sulbar, Hj. Supiati Sahid, S.Pd, bertindak sebagai pembina apel mewakili Kepala Dinas Sosial Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si.

Dalam arahannya, Supiati Sahid, menekankan pentingnya kedisiplinan bagi seluruh ASN dan PTT dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sehari-hari. Disiplin disebut sebagai kunci utama menuju kesuksesan, baik dalam pelayanan publik maupun dalam pengembangan kinerja individu.

“Kedisiplinan bukan sekadar datang tepat waktu, tetapi juga tentang tanggung jawab, integritas, dan kecepatan dalam merespons setiap kebutuhan masyarakat. ASN dan PTT harus menjadi teladan dalam etos kerja dan pelayanan,” tegasnya.

Selain itu, apel pagi juga menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh jajaran agar merespon dengan cepat setiap aduan dan permasalahan sosial yang masuk, baik melalui kanal resmi maupun langsung dari masyarakat. Tanggapan yang cepat dan tepat diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan publik terhadap Dinsos Sulbar sebagai garda terdepan dalam penanganan isu-isu sosial untuk mendukung Visi Misi Gubernur Sulbar Suhardi Duka bersama Wakilnya Salim S. Mengga, terkait pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial.

Kegiatan apel pagi rutin ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah pembinaan kedisiplinan, tetapi juga memperkuat koordinasi internal dan memperkokoh semangat kerja seluruh pegawai.

Dengan semangat kedisiplinan dan pelayanan yang prima, Dinsos Sulbar berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat dan menjadi instansi yang tanggap, cepat, serta responsif terhadap setiap kebutuhan sosial di Provinsi Sulawesi Barat.