Senin, 3 Maret 2025, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat kembali menggelar rapat evaluasi untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan selama tahun 2025. Rapat ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program yang dijalankan berjalan sesuai dengan rencana, serta memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang membutuhkan pelayanan sosial.
Selain mengevaluasi program dan kegiatan yang telah berjalan, rapat ini juga bertujuan untuk menyusun langkah-langkah perbaikan guna meningkatkan kualitas pelaksanaan program sosial di masa mendatang. Diharapkan dengan adanya evaluasi ini, Dinsos Sulbar dapat terus meningkatkan kinerja dan pelayanan sosial, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Sulawesi Barat.
Mamuju, 9 Februari 2025 – Kementerian Sosial Republik Indonesia hari ini menyerahkan santunan kepada keluarga korban meninggal dunia serta kepada korban yang luka-luka akibat bencana banjir dan longsor yang terjadi di Lingkungan Tapodede dan Tamasapi Kel. Mamunyu, Kab Mamuju, Sulawesi Barat. Penyerahan santunan ini merupakan bentuk tanggung jawab dan perhatian pemerintah terhadap korban bencana alam.
Dalam acara yang diadakan di Lingkungan Tapodede, Kel. Mamunyu, Kab. Mamuju. Plt. Direktur PSKBA Kementerian Sosial RI, Masryani Mansyur, mengatakan bahwa bantuan ini diberikan sebagai bentuk empati dan dukungan pemerintah terhadap masyarakat yang terdampak. “Kami sangat berduka atas musibah yang menimpa saudara-saudara kita. Pemerintah hadir untuk memberikan bantuan baik kepada yang meninggal dunia maupun yang mengalami luka-luka. Kami berharap santunan ini bisa sedikit meringankan beban keluarga dan membantu pemulihan bagi korban yang sedang dirawat,” ujarnya.
Bantuan santunan kepada korban yang meninggal dunia diberikan kepada ahli waris, sementara bagi yang mengalami luka-luka, diberikan bantuan berupa biaya perawatan dan rehabilitasi.
Kemensos juga memastikan bantuan ini akan terus dipantau untuk memastikan bahwa proses pemulihan berjalan dengan baik.
Turut hadir dalam acara ini, Pj.Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Plt. Kalaksa BPBD Provinsi Sulawesi Barat, Asisten 1 Pemerintah Kab. Mamuju, Kepala Dinas Sosial Kab. Mamuju, Camat Mamuju, Lurah Mamunyu, Babinsa, Kabid Linjamsos Dinsos Sulbar dan Dinsos Kabupaten Mamuju.
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Bersama dengan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju, hari ini Selasa, 28 Januari 2025 resmi memulai distribusi bantuan logistik dari Kementerian Sosial Republik Indonesia kepada warga yang terdampak bencana banjir dan longsor di Kabupaten Mamuju. Bantuan ini berupa kebutuhan dasar seperti makanan, air bersih, kasur lipat, pakaian dan perlengkapan darurat lainnya, yang diharapkan dapat meringankan penderitaan para korban.
Tim gabungan dari Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju (TAGANA) bergerak cepat untuk memastikan bantuan sampai ke tangan para korban dengan tepat waktu. Proses distribusi ini juga melibatkan aparat keamanan dan relawan, yang turut membantu dalam penyampaian logistik ke daerah-daerah yang sulit dijangkau akibat kerusakan infrastruktur.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Abdul Wahab Hasan Sulur mengungkapkan, bahwa pengiriman logistik ini merupakan bagian dari upaya pemulihan dan bantuan yang diberikan oleh pemerintah melalui Kemensos. “Bantuan ini merupakan respons cepat dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang terdampak bencana. Kami bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten dan pihak terkait lainnya untuk memastikan logistik bisa sampai dengan baik dan tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Sulbar, Surdin menambahkan, “Kami terus berkoordinasi dengan tim lapangan untuk memastikan setiap titik terdampak mendapatkan bantuan sesuai kebutuhan. Kami juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang dan mengikuti arahan dari pihak berwenang.”
Bantuan logistik ini akan terus disalurkan hingga kondisi pulih sepenuhnya. Dinas Sosial Sulawesi Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju berkomitmen untuk terus membantu korban bencana dan mempercepat pemulihan pasca bencana.
Untuk diketahui bersama Banjir dan longsor melanda beberapa wilayah di Kabupaten Mamuju pada hari Minggu 26 Januari 2025 sekitar jam 19.30 Wita mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan beberapa warga mengalami luka berat dan ringan serta mengakibatkan 3 rumah mengalami rusak berat dan ratusan rumah lainnya terendam banjir.
Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat bergerak cepat untuk memberikan bantuan kepada warga yang terdampak bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa wilayah di Kabupaten Mamuju. Senin, 27 Januari 2025.
Sebagai respons atas situasi darurat ini, Dinsos Sulbar telah mengerahkan Personil Tagana (Taruna Siaga Bencana) untuk memberikan pertolongan dan bantuan langsung kepada masyarakat yang membutuhkan.
Untuk diketahui Banjir dan longsor yang terjadi pada hari Minggu 26 Januari 2025 sekitar jam 19.30 Wita mengakibatkan 4 orang meninggal dunia dan beberapa warga mengalami luka berat dan ringan serta mengakibatkan 3 rumah mengalami rusak berat dan ratusan rumah lainnya terendam banjir.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si mengatakan, Personil Tagana telah berada di lokasi bencana sejak hari pertama kejadian untuk melakukan evakuasi warga, dan memberikan dukungan logistik yang meliputi makanan, air bersih, pakaian layak, serta perlengkapan lainnya.
Dinsos Sulbar juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Dinas Sosial Kabupaten Mamuju serta instansi terkait, untuk memastikan distribusi bantuan berjalan dengan baik dan tepat sasaran
Kamis 23 Januari 2025. Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Gelar Rapat Penyusunan Draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Sulawesi Barat.
Rapat ini digelar dikantor Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat dengan tujuan untuk merumuskan dan menyusun draft Raperda yang akan menjadi landasan hukum dalam penanganan dan pemberdayaan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di wilayah Sulawesi Barat. Melalui peraturan daerah Dinsos Sulbar ingin memastikan adanya perlindungan, dukungan, dan pemberdayaan bagi masyarakat yang menghadapi permasalahan sosial agar mereka dapat hidup lebih sejahtera.
Raperda ini diharapkan tidak hanya menjadi dasar hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam pengalokasian anggaran dan implementasi kebijakan yang mengarah pada penurunan jumlah PPKS dan peningkatan kualitas hidup mereka.
