Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat

Untuk menekan jumlah PPKS/TS di Sulawesi Barat, UPTD Panti Sosial Karya Wanita Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat laksanakan Kegiatan Forum Discusion Group (FDG) di Hotel Tomboran Mamuju, Rabu 17 Juli 2024.

Kegiatan ini dibuka langsung Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita, Hj. Supiati Sahid, S.Pd, MM., mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., yang berhalangan hadir karna bertepatan dengan agenda yang lain.

Dalam sambutannya yang dibacakan Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita, Kadinsos Sulbar, Abdul Wahab Hasan Sulur mengatakan, untuk menekan jumlah PPKS/TS melibatkan pendekatan yang kompleks dan holistik, yang mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan. Memberikan akses terhadap pelatihan keterampilan, pendidikan, dan kesempatan kerja yang layak bagi individu yang berisiko masuk ke dalam industri seksual karena faktor ekonomi.

Abdul Wahab Hasan Sulur Juga mengatakan, kita harus membangun kolaborasi yang kuat antara pemerintah, organisasi non-pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat sipil untuk merancang dan melaksanakan program-program yang efektif dalam menekan jumlah PPKS/TS, termasuk sharing data dan koordinasi untuk mengidentifikasi dan memberikan bantuan kepada individu yang rentan terhadap eksploitasi. Ungkapnya

Sementara Itu Kepala UPTD Panti Sosial Karya Wanita, Supiati Sahid mengatakan, diskusi ini dapat menjadi sarana untuk menyediakan informasi yang akurat dan objektif tentang kondisi PPKS/TS, resiko yang terlibat, hak-hak mereka, serta opsi bantuan yang tersedia bagi mereka yang ingin keluar dari industri ini. Diskusi ini juga dapat menjadi platform untuk memperjuangkan kebijakan publik yang lebih baik untuk melindungi PPKS/TS, mengurangi eksploitasi dan kekerasan terhadap mereka, serta meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan sosial yang sesuai. Ungkapnya

Adapun peserta yang hadir dalam kegiatan ini sebanyak 30 orang berasal dari Dinas Sosial Kabupaten Se-Sulawesi Barat serta lembaga pemerhati PPKS/TS.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Surdin, SE, MM hadiri sekaligus menjadi Narasumber Kegiatan Advokasi dan Sosialisasi Pembiayaan Kesehatan Dalam Mendukung Universal Health Coverage (UHC) dan Kemitraan Penanganan Penyakit Prioritas yang dilaksanakan Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Barat di Grand Maleo Hotel Mamuju. Rabu 17 Juli 2024.

Dalam kesempatan ini Surdin, memaparkan materinya terkait perang dan fungsi Dinas Sosial dalam mendukung Universal Health Coverage (UHC) dan kemitraan penanganan penyakit prioritas.

Untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan dilingkungan kantor, Dinsos Sulbar kembali laksanakan kegiatan jum,at bersih yang dikoordinir langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., Jumat 12 Juli 2024.

Komitmen untuk menjaga kebersihan di lingkungan kantor bukan sekadar kewajiban, tetapi merupakan bagian dari budaya yang mencerminkan nilai kepedulian terhadap lingkungan.

Abdul Wahab Hasan Sulur mengatakan lingkungan yang bersih akan membuat kita nyaman dan betah berada ditempat tersebut, karnanya saya berharap kepada semua Staf untuk selalu memperhatikan dan menjaga kebersihan lingkungan kantor. Ungkapnya.

Petugas Aset Dinas Sosial Prov Sulbar, Syamsi Nuhung, sambut kedatangan tim dari Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Sulawesi Barat yang akan melakukan pemeriksaan fisik terhadap kendaraan dinas roda dua dan empat. Selasa 9 juli 2024

Pemeriksaan dimulai dari kendaraan yang terdaftar dalam inventaris. Setiap detil kendaraan diinspeksi secara teliti, termasuk kondisi fisik eksterior dan interior, kelengkapan peralatan keamanan, serta catatan perawatan yang terdokumentasi dengan baik. Tim BPKPD tidak hanya memeriksa kendaraan secara visual, tetapi juga melakukan pengukuran dan verifikasi sesuai dengan standar audit yang berlaku.

Selama proses pemeriksaan berlangsung, suasana di garasi penuh dengan diskusi yang konstruktif antara tim BPKPD dan petugas aset Dinas Sosial Prov Sulbar. Mereka saling bertukar informasi dan pengalaman untuk meningkatkan pengelolaan aset secara efektif.

Syamsi Nuhung dalam keterangannya mengatakan, Kunjungan ini bukan hanya sebagai pemeriksaan rutin, tetapi juga sebagai langkah untuk memperkuat akuntabilitas dan integritas dalam pengelolaan aset publik. Semangat kolaborasi ini tidak hanya meningkatkan pengawasan, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik dengan baik dan transparan. Ungkapnya

Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat gelar sidang TP2GD (Tim Peneliti Pengkaji Gelar Daerah) pengusulan Pahlawan Demmatande menjadi Pahlawan Nasional di ruang rapat Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. Rabu, 3 Juli 2024.

Dihadapan dewan yang terdiri dari para ahli sejarah, budayawan, dan pejabat pemerintah, narasi tentang kehidupan Pahlawan Demmatande mulai terungkap. Cerita tentang bagaimana ia berjuang untuk kemerdekaan mewarnai suasana sidang dengan semangat kepahlawanan.

Para pengusul dengan penuh semangat menggambarkan dedikasi Pahlawan Demmatande dalam memperjuangkan kemerdekaan, mereka meyakinkan dewan bahwa Demmatande layak diabadikan sebagai Pahlawan Nasional.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si dalam keterangannya mengatakan, setelah berkas pengusulan gelar Pahlawan Nasional dinyatakan lengkap secepatnya akan di proses dan di dikirim ke – Kementerian Sosial. “berbagai tahapan telah dilakukan termasuk pembentukan Tim TP2GD dan apabila berkas pengusulan sudah dinyatakan lengkap selanjutnya kita akan menghadap ke Pak Gubernur untuk meminta rekomendasi sekaligus meminta restu mudah mudahan apa yang kita inginkan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai dengan apa yang kita harapkan”. Ungkapnya