Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat bagikan parcel lebaran kepada Pegawai Non ASN di Lingkup Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Rabu 3 April 2024. Parcel tersebut dibagikan langsung Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Akbar Ulman, S.Sos., mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., yang berhalangan hadir karna menghadiri agenda yang lain.
Dalam kesempatan ini Akbar Ulman mengatakan pemberian parcel ini merupakan salah satu bentuk semangat kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah dan apresiasi kepada Pegawai Non ASN yang selama ini telah banyak membantu menyelesaikan tugas tugas di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat.
Akbar Ulman juga mengatakan jangan melihat isi atau besar kecilnya parcel ini, semoga dengan adanya parcel ini semangat kerjasama dan kebersamaan terus terjaga, selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriyah dengan penuh kebahagian dan sukacita bersama keluarga.
Mamuju — Pelaksanaan safari Ramadhan yang ke 1445 H tahun 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melanjutkan safari ramadan di Masjid Babul Jannah, Mamuju. Mewakili Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan dan Pemerintah Provinsi Sulbar, Kepala Biro Tapemkesra Arianto menyerahkan bantuan dana hibah senilai Rp 1 miliar kepada Pemkab Mamuju yang secara simbolis diserahkan kepada pengurus Masjid Babul Jannah kompleks Pasar Baru, Rabu 3 April 2024.Bantuan dana hibah keagamaan tersebut diberikan kepada sebanyak 46 lembaga keagamaan dan kegiatan keagamaan , terdiri dari, masjid, mushallah, gereja, pura, Forum Organisasi Keagamaan, Dan Sekolah KeagamaanKaro Tapemkesra, Arianto mengatakan, itu dilakukan sebagai bentuk wujud nyata kebersamaan serta kekompakan seluruh lapisan masyarakat Sulawesi Barat.”Ini sebagai bentuk mempererat silaturrahim , kebersamaan dan semangat dalam melaksanakan bulan yang penuh berkah ini.Mewakili Penjabat Gubernur Sulbar, Prof Zudan dan jajaran Pemprov Sulbar, saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah kabupaten Mamuju, Forkopimda, Kepala OPD Pemprov Sulbar dan Pemkab Mamuju serta seluruh masyarakat Mamuju, atas kehadiran dan kebersamaan pada malam ini, menjadi bukti nyata bahwa semangat kekeluargaan dan gotong royong masih sangat kental di tengah-tengah kita, menguatkan pondasi kemajuan dan harmoni khususnya di kabupaten Mamuju dan secara umum di Provinsi Sulbar,” tuturnyaArianto juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada masyarakat dan Pemkab Mamuju atas sinergitas yang terjalin sangat baik khususnya dalam pelaksanaan penanganan masalah 4+1 terkait dengan intervensi stunting, perkawinan anak usia dini, kemiskinan ekstrem, anak putus sekolah dan Inflasi.”Tingkatkan persatuan dan kesatuan serta rasa kebersamaan dalam membangun daerah ini.” tutup Arianto.Terkait bantuan hibah lanjut Arianto, seperti yang disampaikan Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan pada lima kabupaten sebelumnya yang telah diberikan bantuan dana hibah keagamaan, bantuan tersebut diharapkan juga dimanfaatkan untuk pembinaan keagamaan. Hal ini sebagai upaya mendorong indeks pembangunan manusia.Selain itu Prof. Zudan juga menitipkan agar bantuan tersebut digunakan untkk peningkatan kualitas pelayanan publik. Termasuk dalam mendukung program toilet bersih.
Sebanyak 32 orang pegawai kesehatan dan pegawai teknis di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov Sulbar menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kegiatan yang diselenggarakan BKD Sulbar itu berlangsung di Rumah Jabatan (Rujab) Sekprov Sulbar, Muhammad Idris, Selasa, 2 April 2024. Diwawancarai usai menyerahkan SK PPPK terhadap 32 orang pegawai, Muhammad Idris mengungkapkan, didalam UU ASN ada dua jenis kepegawaian, yakni ASN dan PPPK. “Ini sudah diagendakan oleh BKD untuk menyerahkan SK PPPK terhadap 32 orang pegawai ASN PPPK. Tadi rinciannya ada 13 orang dari rumah sakit dan selebihnya, 19 orang dari pegawai ASN di sejumlah OPD,” kata Muhammad Idris. Ia juga mengungkapkan, pegawai yang baru saja menerima SK PPPK merupakan bagian dari ASN yang harus menjalankan tugas pemerintahan sesuai dengan regulasi yang ada. “Tugas pemerintahan, yakni meneruskan kebijakan, memberikan pelayanan publik dan yang penting dia harus menjadi kekuatan negara, manjadi perekat persatuan,” ujarnya. Muhammad Idris pun menekankan, langkah-langkah yang harus dilakukan sebagai PPPK dalam memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. “Begitu masuk di unsur-unsur pelayanan, maka kita sudah harus tuntut semua pegawai ASN bukan hanya PPPK, tapi kita tekankan tadi karena mereka pegawai baru. Kita tekankan untuk kualitas pelayanan publik kita. PPPK harus tau pekerjaannya apa dan dia harus tau standar-standar untuk mengeksekusi pekerjaan itu, karena itu layanan mereka,” pungkas Muhammad Idris. “Jadi, berbeda layanan langsung dan layanan tidak langsung. Yang langsung itu kayak rumah sakit, yang tidak langsung itu kayak Bappeda, tergantung dari jenis pekerjaan dari OPD itu. Tapi poinnya adalah begitu kita bicara layanan publik, maka yang kita layani publik yang tau betul apa kebutuhannya, itu yang kita tuntut. Oleh karena itu, salah satunya adalah kecepatannya. Kecepatannya, harus menggunakan teknologi,” tuturnya. (Rls)
Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menghadiri Rapat Koordinasi Menteri PPN/ Kepala Bappenas bersama Gubernur Se- Indonesia, Selasa 2 April 2024. Rapat dipimpin langsung Menteri PPN atau Kepala Bappenas RI, Suharso Monoarfa, di Hotel Ritz-Carlton Jl. Dr. Ida Anak Agung Gede Agung No.1 Kav.E.1.1, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan. Selasa, 2 April 2024. Hadir, para Gubernur Seluruh Indonesia, Kepala Bapperida Sulbar, Junda Maulana, Kadinkes Sulbar, drg. Asran Masdy dan peserta rapat lainnya. Pada kesempatan tersebut, Pj. Gubernur Sulbar, Prof Zudan Arif Fakrulloh menjadi pembicara membahas strategi penurunan stunting di Sulbar, dimana saat ini Sulbar Terbaik Ketiga Nasional penanganan penurunan stunting yang dijalankan Pemprov Sulbar dinilai layak menjadi percontohan bagi daerah lain. Sebab itu Kementerian PPN/Bappenas menjadikan Sulbar sebagai Role Model penurunan stunting. Prof. Zudan menjelaskan, Rapat Kordinasi bertujuan untuk melihat bagaimana perencanaan pembangunan kita di 38 provinsi termasuk di Sulawesi Barat, baik untuk perencanaan tahun depan, 5 tahun ke depan, maupun 20 tahun ke depan. Nah ini kita merancang bagaimana bisa tepat sasaran kesejahteraannya bisa cepat meningkat dan kontribusi dari daerah ke nasional itu bisa terus ditingkatkan,” kata Sestama BNPP ini. Ketua Umum KOPRI ini juga berharap perencanaan pembangunan yang disusun oleh Bappenas secara nasional nanti akan berdampak positif untuk pembangunan Sulawesi Barat. Dia juga berharap Sulbar mempersiapkan diri menyusun perencanaan pembangunan yang tepat untuk Sulawesi Barat dan bisa berkontribusi secara nasional. “Ini membutuhkan kolaborasi pemikiran kemudian langkah langkah kerja bersama-sama 6 Kabupaten, bersama provinsi. Kita harus bekerja bersama-sama karena perencanaan yang baik itu sudah menyelesaikan separuh dari permasalahan,” tandasnya. (Rls)
Kegiatan Forum OPD Tahun 2024 yang dilaksanakan Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat di Grand Mutiara Hotel Mamuju, dibuka langsung Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., didampingi Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat Akbar Ulman, S.Sos. Dalam sambutannya Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat mengatakan, melalui kegiatan Forum OPD, diharapkan lahir kesepakatan yang nantinya akan dijadikan acuan dalam menentukan ukuran dan target kinerja yang selanjutnya akan dituangkan kedalam penyusunan rencana kerja pada Bidang Sosial ditahun 2025, sekaligus dijadikan sebuah Program dan Kegiatan yang lebih berpihak kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Kegiatan ini dilaksanakan selama 1 hari, tanggal 7 Maret 2024 dengan Tema “Kolaborasi dan Sinergi dalam Membangun Pembangunan Kesejahteraan Sosial”. Adapun jumlah peserta dalam kegiatan ini sebanyak 28 peserta, terdiri dari 12 orang peserta kabupaten (Kepala Dinas, dan Kasubag yang menangani Program dan Pelaporan Dinas Sosial Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Barat) dan 16 orang peserta Provinsi dari unsur Pejabat Pengawas dan Fungsional lingkup Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat. Ditemui usai pembukaan, Panitia pelaksana kegiatan Hans Morgan mengatakan tujuan pelaksanaan kegiatan Forum OPD sebagai sarana penyebarluasan informasi mengenai kebijakan serta menetapkan kesepakatan bidang urusan untuk menjamin sinergitas Program Pembangunan Nasional dan Daerah dalam Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah khususnya bidang urusan penyelenggaraan Kesejahteran Sosial tahun 2025. Terbangunnya komitmen antara Dinas Sosial Provinsi dan Kabupaten se-Sulawesi Barat dalam mewujudkan Kesejahteraan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial sebagai sasaran kinerja dalam pencapaian Program yang lebih optimal. Sambungnya. Kamis, 7 Maret 2024
