Mamuju – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat pembahasan lokasi Sekolah Rakyat, Selasa 29 April 2025, bertempat di ruang rapat Kantor Dinsos Sulbar. Rapat ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin, rentan, dan kelompok marjinal yang belum terjangkau layanan pendidikan.
Rapat tersebut dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Prov Sulbar, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., dan dihadiri oleh perwakilan lintas sektor, termasuk dari Dinas Pendidikan, Bappeda, Dinas Kehutanan serta Kanwil Agama Sulawesi Barat. Dalam rapat tersebut dibahas beberapa alternatif lokasi potensial untuk pendirian Sekolah Rakyat, dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan masyarakat, aksesibilitas, dan dukungan infrastruktur.
Kadis Sosial Sulbar menegaskan pentingnya keberadaan Sekolah Rakyat sebagai bentuk kehadiran negara dalam menjawab kebutuhan dasar masyarakat, khususnya pendidikan. Ia juga berharap kerja sama lintas sektor dapat terus ditingkatkan demi suksesnya program ini.
“Program Sekolah Rakyat bukan hanya tentang pendidikan, tetapi juga pemberdayaan. Kita ingin menghadirkan ruang belajar yang inklusif dan memberi harapan baru bagi masyarakat yang selama ini terpinggirkan,” ujar Abdul Wahab.
Hasil rapat ini akan menjadi dasar bagi Dinas Sosial dalam menyusun langkah-langkah selanjutnya, termasuk koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan implementasi berjalan tepat sasaran.
