Mamuju, Sulawesi Barat – Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat koordinasi dalam rangka persiapan pembukaan Sekolah Rakyat, sebuah program pendidikan alternatif untuk masyarakat rentan dan kurang mampu. Rapat ini berlangsung di Ruang Rapat Wakil Gubernur Sulawesi Barat. Kamis, 17 Juli 2025.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari OPD teknis, unsur pendidikan, organisasi masyarakat sipil, serta para fasilitator calon pengelola Sekolah Rakyat. Rapat dipimpin langsung oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Barat, Drs. H. Abdul Wahab Hasan Sulur, M.Si., yang dalam sambutannya, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat bertujuan untuk memberikan ruang belajar yang fleksibel dan kontekstual bagi masyarakat yang selama ini belum terjangkau layanan pendidikan.
“Program ini menyasar anak-anak putus sekolah, masyarakat miskin, serta kelompok rentan lainnya. Sekolah Rakyat akan menjadi tempat mereka mendapatkan pendidikan dasar, keterampilan hidup, dan pembinaan karakter,” ujarnya.
Dalam rapat koordinasi tersebut dibahas berbagai aspek teknis pelaksanaan, mulai dari pemilihan lokasi, kurikulum berbasis kebutuhan lokal, pelatihan untuk tenaga pengajar, hingga dukungan logistik dan pendanaan. Dinsos Sulbar menargetkan pilot project Sekolah Rakyat dapat mulai berjalan dalam waktu dekat ini.
Program ini merupakan bagian dari strategi pengurangan kemiskinan multidimensi yang dijalankan Pemerintah, dengan menempatkan pendidikan sebagai salah satu pilar utama pemberdayaan sosial.
Abdul Wahab berharap, kolaborasi lintas sektor yang terbangun dalam rapat ini dapat menjadi fondasi kuat bagi keberhasilan program Sekolah Rakyat. “Mari kita pastikan bahwa tidak ada lagi masyarakat Sulbar yang tertinggal hanya karena tidak punya akses pendidikan,” tutupnya.
